AYOJAKARTA.COM – Pada periode pertama kepemimpinan, Thomas Lembong menilai kinerja kabinet Presiden Joko Widodo sangat dekat dengan harapan masyarakat kebanyakan.
Namun di masa periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Thomas Lembong menilai ada sejumlah perbedaan.
“Presiden Jokowi itu berubah sekali dari periode pertama ke periode kedua, sangat berubah sekali,” ungkap Thomas Lembong saat menjadi narasumber di siniar Novel Baswedan.
Salah satu indikasi keberhasilan Jokowi di periode pertama kepemimpinan tersebut adalah tingginya tingkat kepuasan publik terhadap tingkat korupsi yang menurun.
Tom menilai salah satu hal yang menjadi latar belakang terjadinya perubahan gaya kepemimpinan tersebut adalah aspek politis.
Baca Juga: Luhut Kritik Pernyataan Thomas Lembong, Anies Baswedan: Bersyukur Gagasan Perubahan Makin Kuat
Berbeda dengan periode pertama kepemimpinan yang kabinetnya banyak diisi oleh para ahli dan teknokrat, hal tersebut tidak terjadi di periode kedua pemerintahan.
“Banyak menteri-menteri di periode pertama yang saya anggap paling profesional itu ditunjuk oleh Parpol, yang dalam tanda kutip bisa sangat politis,” ungkapnya.
Sehingga tidak mengherankan jika persoalan loyalitas dan integritas dari sejumlah menteri yang datang dari kalangan profesional tersebut sering menjadi sorotan.
Sorotan ataupun persepsi publik tersebut, menurut Tom merupakan hal penting dan sangat berperan dalam membangun iklim investasi.
Investor, menurut Tom sangat mempertimbangkan aspek keamanan dan kebersihan dalam setiap kali memutuskan untuk berinvestasi.
Dengan mengacu pada pernyataan tersebut, Tom menyanggah pernyataan yang sempat diucapkan pejabat publik perihal larangan bagi KPK untuk bertindak.
Penindakan terhadap pejabat tinggi, menurut Tom justru sangat diperlukan oleh investor sebagai jaminan kepastian dan tegaknya hukum.
“Pimpinan tinggi yang berkuasa ditindak, itu punya dampak positif yang luar biasa bagi persepsi Indonesia di mata investor,” jelas Tom.
Lebih lanjut, Tom menambahkan anggapan terkait kepastian hukum tersebut berlaku bagi investor baik domestik maupun internasional.
Sebab dalam praktiknya, seringkali para investor justru menjadi korban dari pemerasan yang dilakukan oleh para penjahat kerah putih.
“Investor domestik merupakan pihak yang lebih rentan menjadi korban pemerasan oleh pejabat, begitu juga dengan investor asing,” imbuhnya.
Kepastian hukum dalam berinvestasi, bagi para investor asing merupakan suatu jaminan penting yang harus disediakan oleh negara.
Baca Juga: Fakta Menarik Celia Thomas, Wanita yang Diisukan Dekat dengan Teuku Ryan Suami Ria Ricis
Karenanya, penanganan terhadap tindak pemerasan maupun korupsi sangat diperlukan guna mendongkrak tingkat kepercayaan investor.
Dan bagi para pejabat pembuat kebijakan, menurut Tom perlu menjaga integritas dengan tidak membiarkan korupsi terus berjalan.
“Membiarkan korupsi berjalan karena melancarkan dalam membuat keputusan adalah kesalahan paradigma,” pungkasnya.***