AYOJAKARTA.COM -- Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka memaparkan visi misinya dalam debat Cawapres.
Sejumlah isu krusial akan ia dorong untuk memajukan masyarakat Indonesia. Salah satu poin unggulannya adalah dorongan kuat terhadap sektor Green Job sebagai solusi masa depan.
Dalam upayanya menciptakan lapangan pekerjaan, Gibran berkomitmen untuk membuka 19 juta lapangan kerja.
"Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal. Insya allah akan terbuka 19 iuta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan," ucap Gibran dikutip dari Youtube KPU RI pada Minggu (21/1/2024).
Peluang kerja tersebut, kata Gibran termasuk 5 juta Green Jobs. Green Job, menurutnya, menjadi tren peluang kerja masa kini dan masa depan.
Gibran menyoroti potensi luar biasa energi terbarukan Indonesia mencapai 3686 GW, mencakup energi surya, angin, air, bioenergi, dan panas bumi.
"Kerjasama pentahelik perlu didorong untuk memaksimalkan potensi ini," ujar Gibran.
Wali Kota Solo itu menyatakan dukungan terhadap petani dengan memastikan ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah.
Baca Juga: Pakar Mikro Ekspresi Prediksi Jalannya Debat Cawapres 2024 Nanti Malam, Ada Kejutan Apa?
Selain itu, untuk menjaga stabilitas harga pangan, ia berencana mengoptimalkan peran TPID, ITfood, Bulog, dan Badan Pangan.
"Untuk meningkatkan produktifitas petani akan kita dorong terus mekanisme. Generasi muda akan kita dorong melalui smart farming," ujarnya.
Reforma agraria juga menjadi prioritas pasangan calon Prabowo-Gibran yaitu dengan fokus pada kepemilikan tanah dan keadilan dalam pemanfaatannya.
"Program PTSL dan retribusi tanah akan kita lanjutkan untuk mencapai tujuan reforma agraria yang lebih adil," tegasnya.
Sementara itu, perihal dana desa, Gibran berkomitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran sesuai dengan kekuatan fiskal di dalam negeri.
Ia menyebut bahwa pengalaman menunjukkan bahwa anggaran dana desa efektif menurunkan status desa tertinggal dan meningkatkan kemandirian.
"RUU masyarakat hukum adat akan kita dorong agar lebih berkeadilan, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan," tutupnya.