AYOJAKARTA.COM -- Capres nomer urut 1, Anies Baswedan menghadiri acara Dialog APINDO - Debat Capres 2024 di Menara Bank Mega, Senin (11/12/2023).
Pada kesempatan itu, Anies Baswedan diberi usulan oleh salah satu pengusaha yang merupakan Ketua Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi APINDO, Haryanto Hadikoesoemo.
Haryanto memberikan usul kepada Anies Baswedan agar ada Menteri Perumahan di kabinetnya.
Baca Juga: Membaca Kepribadian Seseorang dari Bentuk Kaki, Coba Perhatikan Jempolnya
Haryanto menyatakan bahwa usulan ini didukung oleh 80% pelaku usaha yang diharapkan menangani ekosistem tata kelola, pertanahan, perizinan hingga pemasaran.
Menanggapi usulan dari Haryanto, Anies Baswedan mengaku sepemahaman dengan para pengusaha tersebut.
Ia kemudian bercerita bahwa saat dirinya mengelola kota, pemerintah pusat tidak memperhatikan hal tersebut.
"Kami sepemahaman. Kami rasakan betul, kebetulan saya kelola kota. Nengok ke pemerintah pusat gak ada yang ngurusi kami," ucap Anies.
Anies lantas membedakan kota dengan desa. Di mana desa sudah memiliki kementerian yang mengurus tata kelola desa, yakni Kementerian Desa.
Anies juga megatakan bahwa di organisasi kota besar dubia ada bahasan mengenai liveable city atau kota layak tinggal
"Kalau desa itu ada Kementerian Desa. Tapi saya liat ke atas mana? Di organisasi kota besar dunia, itu ada bahasan soal liveable city," kata Anies.
Kendati demikian, Anies Baswedan merasa bahwa kota-kota besar di Indonesia belum memadai untuk dijadikan liveable city.
Oleh karena itu, Anies Baswedan berencana menjadikan kota senagai pusat pertumbuhan.
"Tapi pertanyaannya kota besar di Indonesia gimana ya? Bagaimana transportasi umum di Indonesia selain Jakarta itu gak terbangun. Coba ke Surabaya, Medan, Padang, gak ada. Maka kita ingin menjadikan kota pusat pertumbuhan," kata Anies.
Walaupun begitu, Anies Baswedan mengatakan bahwa membentuk kementerian baru membutuhkan waktu dan energi yang banyak.
Menurutnya, apabila membentuk kementerian yang baru dilakukan dengan terburu-buru, hasilnya belum tentu optimal.
Baca Juga: 5 Tanda Kamu Memiliki Ikatan Batin dengan Seseorang, Pernah Merasakannya?
"Kalau buru-buru itu belum tentu bisa jadi entitas yang optimal. Lalu baru muncul iregulasinya. Mudah-mudahan bisa jadi aturan pemerintah soal perkotaan," ujar Anies.
Berkaca pada pemerintahan saat ini. Menurut Anies ada kementerian baru ataupun pemisahan kementerian namun masa kerja kabinet habis untuk mengurus masalah internal.***