KontrasS Bongkar Fakta Ketiga Capres Pernah Lakukan Pelanggaran HAM, Begini Rekam Jejaknya

AYOJAKARTA.COM - Baru-baru ini, ketiga calon presiden (capres) Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto disebut-sebut pernah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontrasS).

Dikatakan oleh KontrasS, baik Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tercatat memiliki rekam jejak soal tindakan pelanggaran terkait HAM tersebut yang dilakukannya kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan Andi M. Rizaldy selaku Wakil Koordinator KontrasS seperti dikutip dari Suara.com, Minggu (10/12/2023).

Baca Juga: KONTRAS! Kemarin Ngumpet Sekarang Firli Bahuri Curhat, Rupanya Punya Maksud pada Hakim

“Kami sebelumnya juga sudah menyampaikan dari masing-masing capres itu punya rekam jejak berkaitan dengan isu hak asasi manusia,” ujar Andi.

Dalam pernyataannya, Andi menyebut setiap capres pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut ketika masih menjabat sebagai kepala daerah.

Seperti Anies Baswedan, disebutkan Andi rekam jejak sang mantan Gubernur DKI Jakarta itu diduga melakukan pelanggaran HAM saat dirinya masih menjabat sebagai gubernur.

“Penelusuran kami Anies Baswedan memiliki keterkaitan dengan isu penggusuran paksa selama di Jakarta,” jelas Andi.

Baca Juga: Rekam Jejak Pelanggaran HAM Ketiga Capres, dari Penggusuran dan Perampasan Lahan Hingga Penculikan

Berikutnya Ganjar Pranowo, ia pun disebut Andi diduga telah melakukan pelanggaran HAM saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Kasus dugaan pelanggrans HAM Ganjar Pranowo dikatakan berkaitan dengan isu Wadas yakni soal perampasan lahan warga.

“Ganjar Pranowo berkaitan dengan isu Wadas (perampasan lahan warga) dan juga isu lingkungan lainnya,” jelasnya lagi.

Baca Juga: Ini Kriteria yang Ingin Dilihat Publik dari Debat Capres-Cawapres, Berpotensi Besar Terhadap Jumlah Elektoral

Berikutnya adalah Prabowo Subianto yang memang selama ini isunya telah melakukan pelanggaran HAM di zaman orde baru.

Prabowo sendiri diduga ikut turut andil dalam kasus penculikan para aktivis yang berlangsung mulai tahun 1997-1998 saat presiden masih dijabat oleh Soeharto.

Andi kemudian menyayangkan sikap pemerintah khususnya Jokowi yang masih menempatkan orang-orang yang bermasalah dengan HAM untuk memiliki posisi strategis di pemerintahan Indonesia.

Seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan karena itu akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat Indonesia.***