AYOJAKARTA.COM – Kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia mendapat banyak penolakan dari sebagian masyarakat, khususnya masyarakat Aceh.
Menurut Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas, kedatangan para pengungsi Rohingya ke Indonesia khususnya di Aceh, Medan dan Riau telah menjadi masalah yang besar bagi perekonomian Indonesia.
Namun, Buya Anwar Abbas mengatakan dengan membiarkan mereka kembali terkatung-katung di tengah lautan tanpa adanya kejelasan negara yang dituju untuk berlabuh, hal tersebut merupakan bentuk tindakan yang tak manusiawi.
Buya Anwar Abbas menjelaskan sebagai sesama manusia, mereka juga memiliki hak untuk hidup dengan layak dan baik.
“Seperti diketahui, jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia saat ini ada sekitar 1.487 orang, sebuah jumlah yang tidak kecil tentunya. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Wapres ini merupakan masalah yang harus dicarikan solusinya,” kata Buya Anwar Abbas dikutip Ayojakarta.com dari Republika.co.id, Minggu 10 Desember 2023.
Baca Juga: Perubahan Aturan SNPMB, Pengamat: yang Ekonominya Berlebih Tidak Bisa Lagi Semena-mena
Lebih lanjut, Buya Anwar Abbas menyatakan bahwa MUI menyetujui sikap yang diambil Wapres untuk tak membiarkan para pengungsi Rohingya tidak tersebar di berbagai daerah.
Namun lebih baik ditempatkan di suatu pulau agar dapat dengan mudah mengawasi setiap pergerakan para pengungsi Rohingya tersebut.
“Sikap ini penting untuk diambil oleh pemerintah bagi meminimalkan masalah dan bagi memudahkan kita berbicara dan bernegosiasi serta mencarikan solusinya bersama UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees),” katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Maruf Amin membuka opsi untuk menjadikan Pulau Galang di Kota Batam, Riau, sebagai tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya.
Baca Juga: Mensos Tri Rismaharini Khawatir Banyak Anak Mengalami Depresi Akibat Perundungan
Maruf Amin menjelaskan, hal tersebut dilakukan atas dasar rasa kemanusiaan.
Selain itu, Maruf Amin juga menyatakan bahwa kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapat penolakan dari masyarakat Aceh, Medan dan Riau merupakan permasalahan yang harus diatasi bersama.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, mengatakan tak akan menjadikan Pulau Galang sebagai tempat untuk menampung pengungsi Rohingya.
Mahfud MD menjelaskan bahwa sampai saat ini, jajarannya masih mencari tempat lain untuk dijadikan tempat pengungsian.***