AYOJAKARTA.COM -- Capres nomer urut 1, Anies Baswedan berjanji bahwa tanah-tanah di Indonesia boleh dibangun oleh pihak swasta apabila dia terpilih menjadi Presiden.
Bukan hanya sekedar dibangung, Anies mengizinkan tanah-tanah tersebut untuk dijadikan area pendidikan, kesehatan dan sosial.
Anies Baswedan mengungkapkan hal tersebut saat Dialog Terbuka Muhammadiyah yang digelar di UMS, Solo, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023).
Baca Juga: UGM Buka Suara Soal Larang Anies Isi Diskusi di Kampus, Bantah dan Tuduh Balik Panitia
Anies ingin agar perguruan tinggi swasta juga bisa terjangkau oleh masyarakat. Karena alasan akuisisi tanah menjadi salah satu alasan mengapa biaya untuk menempuh pendidikan di swasta itu mahal
"Perguruan swasta kenapa mahal? Karena mereka akuisisi tanah. Jadi kami ke depan ingin tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan swasta selama dipakai untuk kegiatan pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial," ucap Anies.
Anies sedikit menceritakan tentang peran NU dan Muhammadiyah yang telah mendidik bangsa sebelum Indonesia merdeka.
Namun, setelah merdeka, peran penting organisasi ini diabaikan. Padahal, Anies menyebut bahwa kedua organisasi ini banyak berkontribusi bagi Indonesia.
Anies juga mengatakan bahwa untuk tidak membeda-bedakan swasta dengan negeri.
Ia juga menyinggung apabila tanah di Indonesia dipakai investor asing justru bisa hilang, beda apabila dipakai pihak swasta.
"Kita ini pelit kepada rakyat kita sendiri, pelit kepada swasta sendiri. Mereka didik anak-anak kita, mereka didik bangsa kita sendiri. Jangan bedakan swasta dan negeri. Tanah negara kalau dipakai swasta tak hilang, kalau dipakai investor asing malah bisa hilang," ujar Anies.
Anies juga menjanjikan PBB atau Pajak Bumi dan Bangun untuk digratiskan bagi sekolah dan rumah sakit swasta.
"Kami harus dibebaskan PBB atas tanah mereka nol. Harus nol. Tanpa ada kampus dan sekolah swasta kita enggak cukup untuk sekolahkan anak-anak Indonesia. Cara negara membayar balik adalah PBB untuk sekolah kampus termasuk rumah sakit yang sifatnya sosial itu nol," ucap Anies.
Anies juga menginginkan guru-guru yang telah diangkat menjadi PPPK untuk tidak dipindahkan ke sekolah negeri dan tetap di sekolah swasta ia mengajar, karena menurutnya itu sebuah diskriminasi.
Baca Juga: Tanggapan Anies Baswedan Soal Elektabilitas Naik: Menujukkan Masyarakat Membutuhkan Perubahan!
"Itu yang saya maksud diskriminasi. Kenapa kalau mereka jadi guru di swasta seakan-akan bukan Indonesia dan harus dikembalikan ke pemerintah biar jadi Indonesia? Tidak. Dia bisa di swasta dan negara bisa hargai mereka. Jadi diubah cara pandangnya," kata Anies.***