AYOJAKARTA.COM -- Cawapres dari pasangan nomer urut 3, Mahfud MD memberikan tanggapan soal Ganjar Pranowo soal memberikan nilai 5 pada penegakan hukum era Presiden Jokowi.
Mahfud menyatakan bahwa alasan pasangannya memberikan nilai 5 adalah karena mantan Ketua MK, Anwar Usman terbukti melanggar etik berat oleh MKMK.
"Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan Majelis (Kehormatan) Mahkamah Konsitusi kan," kata Mahfud di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (19/11/2023).
Baca Juga: Bakal Lanjutkan Program Jokowi, Ini Janji Prabowo Subianto Jika Terpilih Jadi Presiden
Mahfud mengungkapkan bahwa nilai rendah yang diberikan Ganjar soal penegakan hukum bukan berarti kinerjanya sebagai Menko Polhukam buruk.
Mahfud megutip sebuah survei yang menyebutkan bahwa nilai di bidang politik dan keamanan lebih tinggi daripada nilai penegakan hukum.
"Kalau mau objektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukam-nya saya," ujar Mahfud.
Dia juga mengatakan bahwa berdasarkan survei tersebut, nilai politik dan keamanan juga lebih tinggi dari nilai kepuasan terhadap pemerintah era Jokowi itu sendiri.
"Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polkam itu 76. Itu survei Kompas, buka saja survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas," tambah Mahfud.
Sebelumnya pada acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) pada, Sabtu (18/11/2023) di Makassar, Ganjar Pranowo memberikan nilai soal penegakan hukum di era Jokowi.
Dari skala 1-10, Ganjar memberikan nilai 5 karena ia menganggap terjadi penurunan kualitas mengenai penegakan hukum di era Jokowi.
Ganjar sendiri tidak menjelaskan kasus apa yang membuatnya memberi nilai 5 kepada penegakan hukum di era Jokowi.
"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima (dari 1-10)," kata Ganjar.
Baca Juga: Colek Jokowi, Susi Pudjiastuti Ngaku Sedih dengan Menu Makanan Cegah Stunting Depok
Akan tetapi, Ganjar sedikit menyinggung soal banyaknya rekayasa dan intervensi yang dilakukan oleh para penegak hukum di era Jokowi.
"Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ucapnya.***