AYOJAKARTA.COM - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah mencapai tonggak penting dalam proses pemindahan ibu kota negara dengan seluruh pegawainya yang kini telah menempati kantor pusat di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sejak Senin, 3 Maret 2025, sekitar 500 pegawai dari seluruh kedeputian OIKN telah secara resmi beroperasi di kantor utama mereka yang baru di IKN.
Perpindahan ini merupakan langkah strategis yang telah direncanakan dengan matang sesuai dengan target yang ditetapkan.
Baca Juga: Emang Boleh Pakai Lipstik Saat Puasa? Ini Penjelasannya
Meskipun kantor utama telah dipindahkan ke IKN, kantor penghubung di Jakarta tetap beroperasi untuk memfasilitasi koordinasi dengan lembaga-lembaga yang masih berbasis di Jakarta.
Kantor OIKN berlokasi di jantung kawasan inti pusat pemerintahan, berdekatan dengan titik nol Nusantara dan berhadapan langsung dengan Istana Garuda dan Istana Negara.
Bangunan ini memiliki desain berbentuk bulat dengan lima lantai yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, termasuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mutakhir.
Gedung ini dirancang khusus sebagai pusat pengelola dan pelayanan seluruh kawasan IKN, yang juga menjadi lokasi Pusat Komando Terpadu (Integrated Command and Control Center).
Juru bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa perpindahan ini berjalan sesuai dengan rencana.
"Sejak hari Senin kemarin tanggal 3 Maret 2025, boleh dikatakan seluruh pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara sudah menempati kantor yang sudah jadi di Ibu Kota Nusantara.
Ada sekitar 500-an pegawai OIKN dari semua kedeputian yang ada di OIKN.
Baca Juga: Comeback Apple di Indonesia! iPhone 16 vs iPhone 16 Pro Selisih Rp4 Juta, Punya Fitur Mirip?
Jadi itu akan menjadi kantor utama atau main office dari OIKN, sementara ada juga kantor yang tetap berfungsi sebagai kantor penghubung yaitu di Jakarta," ujar Troy Pantouw dikutip dari YouTube MetroTV.
Perpindahan ini membawa dampak positif pada efisiensi dan efektivitas kerja pegawai OIKN.
Dengan berada langsung di lokasi IKN, koordinasi antar departemen menjadi lebih agile dan fleksibel, memungkinkan komunikasi yang lebih lancar dengan para pemangku kepentingan.
Sistem kerja yang terpadu ini diharapkan akan mempercepat proses pembangunan IKN yang sedang berlangsung.
Selain itu, perpindahan ini juga merupakan bagian dari persiapan menyambut kedatangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kementerian dan lembaga lain yang akan dipindahkan secara bertahap ke IKN.
Persiapan ini juga sejalan dengan rencana IKN sebagai ibu kota politik yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Di mana ditargetkan pada tahun 2028 seluruh gedung dan ekosistem untuk lembaga yudikatif dan legislatif beserta pendukungnya akan selesai dibangun dan siap digunakan.***