AYOJAKARTA.COM - Pengesahan RUU Kesehatan oleh DPR dan pemerintah mendapat penolakan tegas dari Partai Demokrat.
Penolakan terhadap RUU Kesehatan disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono.
Menurut Edhie Baskoro Yudhoyono, Partai Demokrat menyarankan dua poin dalam RUU Kesehatan yang harus diperhatikan.
Baca Juga: Wajib Tahu! Ini 5 Jurusan Kuliah Paling Langka di Indonesia, Kamu Tertarik untuk Mendaftar?
Poin pertama adalah terkait dengan mandatory spending alokasi anggaran bidang kesehatan.
Sedangkan untuk poin kedua yang disarankan Partai Demokrat adalah terkait liberalisasi dokter dan tenaga medis.
"Ada dua poin utama yang disarankan oleh Partai Demokrat, yaitu terkait mandatory spending alokasi anggaran bidang kesehatan serta liberalisasi dokter dan tenaga medis," ujar Edhie mengutip Suara.com, Rabu (12/7/2033).
Ibas sapaan akrab Edhie juga menyampaikan bahwa Demokrat meminta sedikit waktu kepada DPR dan Pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah isu dalam RUU Kesehatan.
Baca Juga: Anies Baswedan Tepis Isu Telantarkan Warisan Pemerintahan Sebelumnya: Justru Kita Perbanyak
Lebih lanjut, Ibas menyampaikan bahwa kewajiban negara dan pemerintah adalah untuk mengalokasikan sejumlah anggaran bagi sektor kesehatan dalam bentuk mandatory spending.
Pihaknya sangat mengharapkan adanya kemajuan bagi pelayanan kesehatan di Indonesia.
"Kami ingin kesehatan di negeri kita semakin baik, maju, dan berkelas," ujarnya
Dalam pernyataannya, Ibas juga membandingkan bahwa saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, mandatory spending di bidang kesehatan telah dialokasikan sebesar 5 persen.
Bahkan untuk saat ini, bagi dunia pendidikan saja mampu diberikan mandatory spending sebesar 20 persen karena dunia pendidikan menjadi salah satu kunci angka kemajuan sumber daya manusia.
Baca Juga: Pulang Ibadah Haji, Anies Baswedan Disambut AHY dan Pendukung dengan Teriakan Anies Presiden
Maka untuk bidang kesehatan, Demokrat tetap mengusulkan agar mempertahankan mandatory spending yang dialokasikan minimal harus 5 persen.
Karena dengan keputusan tersebut, artinya negara memang memberikan perhatian dan kepedulian khusus bagi kesehatan masyarakat Indonesia.
"Jadi, Fraksi Partai Demokrat menginginkan mandatory spending 5 persen untuk bidang kesehatan tetap berjalan, bahkan kalau perlu ditingkatkan," ungkap Ibas.
Baca Juga: Ini Dia 3 Perbedaan LRT Jabodebek dan LRT Jakarta, Wajib Kamu Tahu!
Poin kedua terkait dengan liberalisasi dokter dan tenaga medis, menurut Ibas, Demokrat mendukung modernisasi rumah sakit dan peningkatan kompetensi dokter dan tenaga medis.
Partai Demokrat menginginkan adanya kemajuan tidak hanya infrastruktur kesehatan, tetapi juga sumber daya, para dokter, para perawat, dan para tenaga medis lainnya.
Bahkan saat ini terkait dengan liberalisasi dokter dan tenaga medis asing yang menjadi sorotan, pihaknya mengatakan agar jangan terlalu berlebihan.
Karena hal itu dianggap tidak tepat dan tidak adil karena dokter Indonesia yang bekerja di luar negeri pun tetap ada aturan-aturan yang berlaku.***