AYOJAKARTA.COM - Bakal Calon Presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana pada Selasa (13/6/2023).
Gubernur Jawa Tengah ini dipanggil Jokowi karena ingin membicarakan soal penataan kawasan Candi Borobudur.
"Persiapan untuk membereskan Borobudur, tentu 2024 kan semua mesti selesai. Jadi tadi ada Bapak Menko Marives menyampaikan soal kelembagaan sebaiknya tunggal," kata Ganjar Pranowo.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dirinya ditugaskan presiden untuk membereskan Pasar Kujon.
"Peran antara seluruh tingkatan, pusat, provinsi, kabupaten, saya punya kewajiban untuk membereskan Pasar Kujon tapi ini masih bergantung pada heritage assessment," lanjut Ganjar Pranowo.
Untuk hasil assessment diakui Ganjar Pranowo ia hanya tinggal menunggu hasilnya, sehingga dalam waktu dekat ini bisa diselesaikan segera tugas yang diberikan presiden tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Ganjar Pranowo menyebutkan tentang adanya pembahasan terkait program sampah.
Baca Juga: Soal Kabar Kontrak Politik dengan Ganjar Pranowo, PDIP: Itu Hoax dan Fitnah
Di samping itu, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa sistem presidensial terkait menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Ia juga buka suara terkait perkembangan langkah politiknya menuju Pilpres 2024, termasuk soal cawapres dan meminta masyarakat untuk bersabar.
Sebab proses penunjukan cawapres masih menunggu kerja sama antar partai politik koalisi yang ingin bergabung dengan PDI Perjuangan.
"Sabar, sabar, biar yang kerja sama antar partai-partai beres dulu," kata Ganjar Pranowo dikutip AyoJakarta.com dari YouTube Kompas TV, Rabu (14/6/2023).
Baca Juga: Soal Cawapres Ganjar Pranowo, PDIP Akan Deklarasikan di Bulan September
Ganjar Pranowo menyebut bahwa nama cawapres yang merapat tersebut berwarna-warni.
"Ada bentar lagi, warnanya ciri-cirinya seperti warna yang ada dalam pelangi," katanya sambil tertawa.
Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan untuk maju sebagai capres 2024 telah mendapat dukungan dari sejumlah partai, termasuk di antaranya PPP, Perindo dan Hanura.***