AYOJAKARTA.COM- Pemerintah sebentar lagi akan membuka rekrutmen CASN yang akan diprioritaskan pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Untuk formasi tenaga guru yang dibutuhkan dalam rekrutmen ini sebanyak 1.030.751 juta. Hal ini pun jauh lebih besar dari pemerintah pusat yang hanya membutuhkan 580.000 ribu.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menutup pengusulan formasi CPNS dan PPPK 2023 sejak 7 Mei setelah diberikan beberapa kali kesempatan untuk mengusulkan formasi yang dibutuhkan oleh instansi terkait.
Kemudian Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPAN-RB Alex Denni mengatakan bahwa ada sebanyak 51 instansi tidak mengusulkan formasi ASN baik CPNS maupun PPPK 2023.
Mengutip laman YouTube DPR RI dalam acara live streaming Komisi X DPR RI Rapat Kerja Dengan Pemerintah terkait Guru PPPK ini dijelaskan ada 6 instansi pusat dan 45 instansi daerah yang belum melaporkan usulan formasi ASN 2023.
Adapun daftar 6 instansi pusat yang belum atau tidak mengajukan formasi CPNS 2023 antara lain sebagai berikut :
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Badan Standardisasi Nasional
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Ombudsman Republik Indonesia.
Baca Juga: TERBARU! Cara Cek Bansos BPNT Juni 2023, Cuma Lewat HP Login di cekbansos.kemensos.go.id
Selanjutnya untuk daftar 45 instansi di daerah yang belum atau tidak mengajukan formasi CPNS 2023 yakni ada:
Pemerintah Kota Subulussalam
Pemerintah Kabupaten Karo
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
Pemerintah Kabupaten Nias Barat
Pemerintah Kota Binjai
Pemerintah Kota Pematang Siantar
Pemerintah Kota Tanjung Balai
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
Pemerintah Kabupaten Seluma
Pemerintah Kota Bengkulu
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Pemerintah Kota Bekasi
Pemerintah Provinsi Banten
Pemerintah Kabupaten Bondowoso
Pemerintah Kabupaten Sambas
Pemerintah Kabupaten Melawi
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
Pemerintah Kabupaten Berau
Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Pemerintah Kabupaten Poso
Pemerintah Kabupaten Takalar
Pemerintah Kota Palopo
Pemerintah Kabupaten Muna Barat
Pemerintah Kabupaten Gianyar
Pemerintah Provinsi Papua
Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya
Pemerintah Kabupaten Panjai
Pemerintah Kabupaten Yahukima
Pemerintah Kabupaten Tolikara
Pemerintah Kabupaten Sarmi
Pemerintah Kabupaten Waropen
Pemerintah Kabupaten Supiori
Pemerintah Kabupaten Mamberama Raya
Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya
Pemerintah Kabupaten Yalima
Pemerintah Kabupaten Nduga
Pemerintah Kota Jayapura
Pemerintah Kabupaten Mamuju
Pemerintah Provinsi Papua Selatan
Pemerintah Provinsi Papua Tengah
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.***