News

Pelaksanaan Program MBG Bermasalah? Mulai dari Makanan Bau Busuk, Kekurangan Jatah hingga Dihentikan Sementara

Oleh: Asti Aureli Septania Selasa 18 Feb 2025, 11:56 WIB
Ilustrasi. Makan Bergizi Gratis

AYOJAKARTA.COM – Makanan busuk, porsi mengecil serta kekurangan jatah, dan penghentian mendadak: Apakah program "Makan Bergizi Gratis" sudah mulai berantakan?

Diluncurkan dengan gembar-gembor, inisiatif ambisius untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi para pelajar kini menghadapi serangkaian tantangan, yang menimbulkan pertanyaan serius tentang kelayakannya.

Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menemui banyak masalah, mulai dari penghentian program hingga kekhawatiran tentang nilai gizi, kualitas dan keamanan makanan.

Baca Juga: Mantap Nih, 3 HP Rp1 Jutaan dengan RAM 6 GB Terbaik 2025, Lancar Buat Multitasking

Berikut adalah rangkuman masalah dalam penyaluran bantuan MBG sebagaimana dikutip dari Metro TV pada Selasa 18 Februari 2025.

Deretan Masalah dalam Program MBG

Penghentian Program

Di Sumenep, Jawa Timur, program MBG tiba-tiba dihentikan sementara dengan alasan tak jelas. Siswa di salah satu SD di Sumenep kembali disarankan membawa makan siang dari rumah.

Hingga saat ini, pihak gizi di kabupaten Sumenep belum buka suara terkait penghentian program MBG.

Permasalahan Pelaksanaan

Permasalahan lainnya termasuk keterlambatan distribusi makanan, menu yang tidak konsisten di seluruh sekolah, dan kurangnya sosialisasi dan simulasi untuk sekolah.

Di kabupaten Sikka, NTT, ratusan siswa tidak mendapat jatah makan bergizi gratis, karena jumlah yang dibagikan tidak sesuai dengan jumlah siswa.

Masalah Keamanan Pangan

Masalah seperti ditemukannya belatung pada sayuran dan buah busuk telah dilaporkan. Ada juga insiden keracunan makanan massal.

Baca Juga: Susul Perangkat Flagship, Samsung Kembali Luncurkan HP di Segmen Mid-range di Bulan Maret 2025, Intip Apa Saja?

Kurangnya Pengawasan

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) menemukan kurangnya pengawasan di banyak daerah untuk memastikan makanan aman dan layak dikonsumsi oleh siswa.

Dinas Pendidikan sering tidak diminta untuk memberikan data, sedangkan Babinsa (Bintara Pengawas Desa) lebih banyak terlibat dalam pengumpulan data dari sekolah.

Penargetan dan Cakupan

Sasaran awal program untuk menjangkau 80 juta siswa dan ibu hamil dikurangi menjadi 3 juta karena keterbatasan anggaran.

Keterbatasan penerimaan negara dan program prioritas yang ada membuat program MBG sulit untuk sepenuhnya didanai sebagaimana yang dijanjikan pada awalnya.

Anggaran yang dialokasikan mengalami perubahan, dari Rp460 triliun per tahun selama kampanye menjadi Rp71 triliun dalam APBN 2025. Biaya per porsi juga dikurangi dari Rp15.000 menjadi Rp10.000. ***

Reporter Asti Aureli Septania
Editor Jinan Vania Barizky