AYOJAKARTA.COM – Pada Senin 27 Februari 2025, para pengemudi ojol menyampaikan keluh kesahnya kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) terkait upah yang rendah dan potongan yang besar.
Pengemudi ojol menyampaikan kekhawatiran serius tentang penurunan pendapatan dan ketidakstabilan keuangan.
Enam puluh persen dari pengemudi ojol merasa pendapatan mereka seringkali tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
Baca Juga: Jadwal Pencairan KIP Kuliah Semester Genap 2025, Ada 3 Tahap Penyaluran di Tahun Ini!
Beberapa pengemudi ojol melaporkan pendapatan mereka hanya Rp10.000 per hari dan beberapa pengemudi juga mengatakan mereka dibayar Rp5.000 dari total biaya yang dibayarkan oleh konsumen.
Banyak yang harus bekerja lebih dari 8 jam setiap hari untuk mendapatkan cukup uang.
Untuk mengimbangi pendapatan yang lebih rendah, banyak pengemudi bekerja lebih lama, seringkali melebihi 10 jam sehari.
Pengemudi harus menanggung biaya perawatan sepeda motor, bahan bakar, dan paket data internet yang semakin menggerogoti pendapatan mereka.
“dapat duit hari ini habis hari ini, kondisi teman-teman ojol bahkan minus,” ucap salah satu pengemudi Ojol yang dikutip dari Kompas TV pada Senin 17 Februari 2024.
Bahkan, mereka terpaksa kelilit pinjaman online (pinjol) hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Mayoritas pengemudi tidak mampu menabung dan harus mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mendesak.
Baca Juga: Bukan Cuma Tema Chat, WhatsApp Kasih 30 Wallpaper Gratis buat Pengguna di Indonesia
Diketahui, pengemudi ojol telah melakukan unjuk rasa, termasuk demonstrasi di Kementerian Ketenagakerjaan, menuntut tunjangan hari raya (THR) dan kebijakan yang lebih jelas dari perusahaan platform.
Pengemudi ojol menyuarakan kekhawatiran kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) tentang upah rendah dan potongan besar.
Mereka menyatakan bahwa menerima THR akan sangat membantu mereka, seperti mampu membelikan baju baru untuk anak-anak mereka.
Maka, sejumlah perwakilan pengemudi ojol menyampaikan aspirasinya kepada Menteri Ketenagakerjaan, mulai dari tuntutan THR hingga penerbitan aturan terkait ibu hamil. ***