AYOJAKARTA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan mengungkap hasil kerja desk penyelundupan pada awal 2025 yang menjadi bagian dari 100 hari kerja Kabinet Merah Putih.
Budi menuturkan, desk itu berhasil menggagalkan barang selundupan yang mencapai nilai Rp 480,7 miliar.
"Pada awal 2025 ini, nilai barang yang berhasil diselamatkan desk penyelundupan dalam hal ini Kemenkeu, Bea dan Cukai, Polri, Mendag, dan TNI dari barang selundupan mencapai Rp 480,7 Miliar," kata Budi dalam konferensi pers di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), pada Rabu, 5 Februari 2025.
Selain itu, Menko Polkam menegaskan pihaknya tengah melakukan pendalaman terhadap entitas kelompok dan perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus penyelundupan tersebut.
Baca Juga: iPhone 16 Kapan Mulai Dijual Bebas? Netizen: Yaa Allah Semoga sebelum Puasa Ini
"Sekaligus pendalaman 35 entitas kelompok dan 18 perusahaan yang diduga melakukan kegiatan ilegal," tegas Budi.
Terkait hal ini, Budi juga menuturkan sejumlah fakta terkini terkait hasil pengungkapan kasus penyelundupan oleh desk terkait. Berikut ini ulasan selengkapnya.
Total Nilai Penyelamatan Sebesar Rp4,1 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Budi menerangkan bila ditambah dengan capaian sebelumnya, maka total nilai penyelamatan dari barang selundupan yang berhasil digagalkan mencapai Rp4,1 triliun.
Baca Juga: Kenapa NRG Belum Muncul di Info GTK? Coba 3 Cara Mengatasinya, Nggak Ribet Loh!
Pada 2024, Budi juga menyebutkan nilai penyelamatan dari barang selundupan mencapai Rp9,66 T.
"Maka di dalam 100 hari pertama, desk mengungkapkan setara dengan 42,40 persen atau senilai Rp 4,1 T dari Rp 9,66 T nilai penyelundupan dalam 1 tahun (selama 2024)," terang Budi.
Temuan Barang Selundupan dari Tekstil hingga Kayu Rotan
Budi membeberkan, nilai atau jumlah penggagalan dalam kasus penyelundupan itu.
Temuan barang selundupan itu meliputi hasil tangkapan penyelundupan tekstil, tembakau, minuman keras, dan aksesoris, besi, baja, elektronik, kosmetik, gading gajah, dan kayu rotan.
Terdapat juga hewan dan tanaman dari hasil selundupan barang ilegal yang ditemukan desk penyelundupan RI.
"Desk juga mengamankan hewan dan tanaman hasil selundupan. Seperti kera ekor panjang, babi, burung, ayam, lobster, daging, beras, bibit dan benih tanaman, buah serta tanaman hias," terangnya.
Geliat Prabowo Tindak Tegas Penyelundupan
Dalam kesempatan yang sama, Budi mengatakan hasil temuan desk penyelundupan ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas pelaku penyelundupan.
Menko Polkam itu menyebut, tujuan pengusutan kasus penyelundupan itu demi menjaga kestabilan ekonomi juga untuk melindungi konsumen dari barang bahaya atau palsu, serta bentuk keberpihakan pemerintah kepada industri dalam negeri dan UMKM.
"Mohon dukungan masyarakat dalam upaya pemerintah memberantas barang penyelundupan agar negara tidak dibanjiri barang selundupan ilegal," tutur Budi.
"Sehingga industri negeri terlindungi dan memiliki daya saing baik di pasar domestik dan internasional," tandasnya.
Terdapat 351 'Pelabuhan Tikus' Barang Selundupan
Menko Polkam menyebut, terdapat 351 'pelabuhan tikus' yang digunakan sebagai pintu masuk penyelundupan.
Budi menjelaskan pelabuhan tikus itu salah satunya paling banyak berada di wilayah Timur Pulau Sumatera. Oleh sebab itu, pihaknya kemudian menerjunkan satgas khusus untuk mengawasi lokasi tersebut.
"Satgas laut itu khusus maksimal memantau yang di wilayah Sumatera bagian timur karena memang ini yang paling padat lalu lintas lautnya begitu," terang Menko Polkam RI.
"Di sini disebut dengan jalur tikus, kalau dari pemetaan jumlah lebih 300 lebih (jalur tikus)," sambung Budi.
Jalur Perbatasan Darat Diduga Jadi Tempat Penyelundupan
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu RI, Sri Mulyani yang turut hadir dalam konferensi pers di Surabaya itu mengungkap selain pelabuhan tikus, jalur perbatasan darat juga diduga kerap digunakan untuk penyelundupan.
"Jalurnya kalau dari sisi impor bisa menggunakan kapal kayu, modus-modus yang tidak resmi atau melalui perbatasan darat," terang Sri Mulyani.
"Jadi telah disampaikan oleh Pak Menko ada 351 pelabuhan tikus yang sudah teridentifikasi sebagai landing spot dari berbagai kemungkinan penyelundupan," tambahnya.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga menuturkan modus dalam kasus penyelundupan itu dilakukan dengan cara berpura-pura diekspor, namun ternyata kembali lagi ke dalam negeri.
"Atau juga modus yang lain adalah barang tersebut di karoseling dalam artian dia pura-pura di ekspor, tapi kemudian kembali lagi ke dalam negeri," sebut Menkeu RI.
Adapun, modus dari sisi alat untuk penyelundupan, pelaku menggunakan kapal high speed atau kecepatan di atas 70 knot. Kemenhub dan Kemen Polkam pun menginstruksikan pembatasan kecepatan dan implementasi enforcement kapal.
"Ini adalah berbagai hal yang merupakan tantangan yang perlu untuk terus kita jawab," jelas Sri Mulyani.
"Jadi tadi modus tadi telah dilaporkan oleh semua Kementerian lembaga dan kita juga sepakat bahwa enggak ada satu Kementerian yang bisa menangani sendiri," tandasnya.***