AYOJAKARTA.COM – Jelang pemilihan umum serentak di tahun 2024, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan sejumlah hal kepada Bawaslu sebagai pusat pengawas guna terwujud pemilu berkualitas.
Sebab kualitas Pemilu yang menjadi tugas pokok Bawaslu akan menjadi penentu kepercayaan masyarakat kepada produk hasil pemilihan umum.
Baca Juga: Kuat Ma’ruf Mengaku Sakit Hati Lantaran Kerap Disebut Sebagai Pembohong, Ahli Tak Kuasa Tahan Tawa
Dimana kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, tidak lain adalah legitimasi kuat terhadap jalannya roda pemerintahan.
Dan pemerintah sebagai pengemban amanat perundang-undangan, wajib menyiapkan Pemilu pada 2024 mendatang.
Pemilihan serentak tersebut, mengagendakan kesempatan bagi pemilih untuk menentukan Presiden dan wapres, DPR, DPRD, DPD, serta Pilkada.
Pemilu serentak pada 2024 mendatang akan menjadi pesta rakyat terbesar di Indonesia, sekaligus memungkinkan menjadi pesta rakyat terbesar di dunia.
Hal itu tidak lain karena agenda pemilihan umum serentak di 2024 mendatang dilakukan pada tahun yang sama.
Mengingat besarnya jumlah pemilih serta kondisi demografis Indonesia yang luas, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada Bawaslu untuk bersikap hati-hati.
Namun demikian, Presiden juga memandang positif pada kinerja Bawaslu yang sudah cukup dengan pengalaman.
Dalam kerangka bernegara, kualitas serta hasil pemilihan umum merupakan pondasi politik yang sangat penting.
Untuk itulah, Presiden meminta agar Bawaslu melakukan peran-peran dalam tahapan pemilu demi mewujudkan pemilu yang berkualitas.
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang selama ini menjadi polemik krusial, oleh Presiden diminta untuk benar-benar diawasi prosesnya.
Selain diminta untuk melakukan pemetaan, perencanaan matang, langkah antisipasi, Presiden meminta agar lebih fokus pada usaha-usaha pencegahan.
Sehingga potensi adanya gesekan dan kendala-kendala sosial yang muncul di masyarakat bisa langsung ditindak-lanjuti, tanpa harus menunggu menerima laporan.
Baca Juga: Ahli Hukum Pidana Sebut Ricky Rizal Pantas Jadi Terdakwa, Apa Alasannya? Simak Selengkapnya di Sini!
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengapresiasi terbentuknya polisi siber yang seringkali menjadi pencetus timbulnya persoalan.
Potensi akan timbulnya isu-isu bernuansa SARA serta kampanye yang mengancam keberagaman Indonesia juga perlu disiasati secara rinci oleh Bawaslu serta KPU.
Kerja cepat, responsif serta sesuai dengan koridor hukum menjadi esensi penting lain yang disampaikan Presiden pada Sabtu, 17 Desember 2022 lalu.
“Aturan main yang jelas serta sosialisasi dengan melibatkan masyarakat luas akan menjadikan hingar-bingar pemilu sebagai bagian wajar dari demokrasi,” jelas Presiden. ***