AYOJAKARTA.COM - Pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Harison, mengungkapkan ada sekitar 90 sekolah di provinsi tersebut yang belum menyelesaikan input data pangkalan sekolah dan siswa (PDSS) untuk seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP) masuk ke perguruan tinggi negeri.
Kelalaian pengisian data ini terjadi di 40 SMA, 42 SMK, dan 8 MA sederajat, yang berarti sekitar 10 persen dari total 893 sekolah di Kalimantan Barat belum memenuhi persyaratan administratif.
Dalam keterangan resminya, Harison menyatakan bahwa kendala ini disebabkan oleh kurang teliti nya para operator sekolah dalam menginput data PDSS.
"Data yang belum terisi dengan lengkap ini berdampak langsung pada kesempatan siswa untuk mengikuti SNBP, terutama di SMA Negeri 1 Mempawah dan hampir 90 sekolah sederajat lainnya," ujar Harison.
Baca Juga: Mudah! Begini Cara Atasi YouTube yang Tidak Bisa Dibuka, Nggak Perlu Update Software
Ia menambahkan, para operator yang lalai akan dikenai sanksi sebagai bentuk penegakan disiplin dalam pengelolaan data.
Khusus untuk kasus di SMA Negeri 1 Mempawah, koordinasi intensif antara pihak provinsi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menghasilkan kabar baik.
Dari 113 siswa yang sempat terhambat proses seleksi, 106 siswa telah dipastikan dapat kembali mengikuti SNBP setelah data mereka dinyatakan lengkap dan siap difinalisasi.
Sementara 7 siswa lainnya masih dalam proses peninjauan kelengkapan data.
Baca Juga: PNS dan PPPK TAHAP 1 2024 Kapan Mulai Bekerja? Berikut Jadwal Lengkap dari Penetapan NIP hingga TMT
Lebih lanjut, Harison mengungkapkan bahwa dirinya telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera ke Jakarta guna menyelesaikan permasalahan ini.
"Kadis Pendidikan sudah bertemu dengan Wakil Menteri Dikti dan Dikdasmen, dan mereka telah menyepakati bahwa data yang sudah lengkap akan segera difinalisasi agar seluruh siswa yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi nasional," jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya pengisian data PDSS yang tepat waktu dan akurat sebagai fondasi dalam mendukung proses seleksi nasional berbasis prestasi.
Langkah tegas terhadap operator yang lalai diharapkan tidak hanya menyelesaikan permasalahan saat ini, tetapi juga mencegah terulangnya kendala serupa di masa depan.
Langkah ini demi pemerataan akses pendidikan tinggi bagi siswa berprestasi di Kalimantan Barat maupun di seluruh Indonesia.
Dengan adanya upaya penyelesaian masalah ini, para siswa diharapkan tidak lagi kehilangan kesempatan mengikuti SNBP.
Maka demikian, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat terwujud secara optimal.***