Yamaha

MUI akan Kaji Keharaman Game PUBG

  Jumat, 22 Maret 2019   Rizma Riyandi
Ilustrasi

LENGKONG, AYOJAKARTA.COM--Selepas tragedi penembakan umat muslim di dua masjid di Kota Christchruch, Selandia Baru beberapa waktu lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar berencana akan mengeluarkan fatwa haram terhadap salah satu game bergenre battle royale, PUBG. Game dengan tujuan mengeliminasi lawan lewat baku tembak senjata tersebut disinyalir menjadi salah satu inspirasi pelaku terrorisme di Selandia Baru untuk melakukan aksi biadabnya tersebut.

Menanggapi hal tersebut, MUI Jabar merasa perlu untuk bereaksi dengan mengeluarkan fatwa haram terhadap game yang dinilai sarat unsur kekerasan tersebut. Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar mengatakan wacana fatwa tersebut mengemuka guna mencegah kejadian yang sama berulang di Indonesia.

"Teroris yang di Selandia Baru terinspirasi oleh game, dan game kan enggak cumua satu, tapi yang menginspirasi betul teroris tersebut adalah PUBG. Kalau satu orang sudah terinspirasi, nanti khawatir ditiru oleh orang lain," jelasnya ketika dihubungi Ayobandung.com, Kamis (21/3/2019).

Saat ini, Rafani mengatakan, wacana fatwa tersebut tengah berada dalam proses pengkajian. Nantinya, kajian ini rencananya akan dibawa ke MUI pusat sebagai bahan pertimbangan.

"Menarik untuk MUI melakukan kajian. Waktu untuk melakukan kajiannya tergantung, karena dalam mengeluarkan fatwa ada aturannya. Game ini levelnya nasional bahkan internasional, jadi yang berhak mengeluarkan fatwa ya komisi fatwa nasional. Tetapi kita boleh secara aktif memberika masukan kepada pusat dengan melakukan kajian terlebih dahulu," jelasnya.

Lebih jauh dia mengatakan, wacana fatwa tersebut mengemuka karena pihaknya menilai bahwa PUBG banyak mengandung unsur mafsadat (kerusakan). Untuk membuat kajian fatwa, MUI Jabar terlebih dahulu akan melibatkan pihak akademisi. 

"Mafsadat yang menimbulkan kerusakan kecil pun tak boleh (dibiarkan), apalagi ini. Menolak kerusakan harus didahulukan dari mempertimbangkan manfaatnya. Tapi kan mengeluarkan fatwa tidak boleh sembarangan, jadi pembahasannya harus komprehensif. Nanti menghadirkan pakar termasuk pakar psikologi dan pendidikan," jelasnya.

 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar