KPU Bekasi Siap Hadiri Sidang Gugatan Pemilu di MK

  Rabu, 12 Juni 2019   Rizma Riyandi
Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarhaeni
BEKASI, AYOJAKARTA.COM--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi siap menghadiri jadwal gugatan-gugatan sengketa pemilu 2019 yang teregistrasi ke Mahkamah Konstitusi (MK). 
 
Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarhaeni mengungkapkan, ada dua kasus sengketa pemili di Kota yang tembus ke MK. Antara lain gugatan dari seorang caleg asal Golkar dan kader PPP. Keduanya berada dalam satu dapil di Bekasi Utara. 
 
"Sudah masuk (registrasi ke MK) ada dua partai. Kedua-keduanya di Kecamatan Bekasi Utara dari PPP dan Golkar," kata Nurul, Selasa (11/6/2019).
 
Dijelaskannya, untuk gugatan caleg Golkar ditujukan kepada sesama caleg Golkar lainnya yang masih se-dapil. Disinyalir terdapat kecurangan dalam hasil rekapitulasi suara sehingga pelapor terkait meregistrasikan ke MK. 
 
Sementara gugatan dari kader PPP di Bekasi Utara karena mempersoalkan perbedaan hasil rekapitulasi di tingkat PPK sehingga merugikan suara partai. 
 
Tadinya kasus tersebut sudah diputuskan Bawaslu Kota Bekasi dalam sidang administrasi pelanggaran pemilu dengan merekomendasikan menghitung ulang suara di 70 TPS. Namun rekomendasi itu dipandang tidak tepat oleh KPU sehingga KPU meminta agar putusan Bawaslu dikoreksi. 
 
"Karena kami memandang tidak tepat, maka kami mengajukan koreksi putusan ke Bawaslu RI. Tapi sampai sekarang belum diputuskan Bawaslu RI. Tapi kemudian Pak Nawal dari PPP kasus diajukan ke MK. Itu lebih baik begitu, karena sengketa hasil memang di MK," kata Nurul. 
 
Maka, untuk menghadapi gugatan-gugatan tersebut dalam sidang di MK, pihaknya sedia menyiapkan alat-alat bukti antara lain seperti formulir-formulir hasi rekapitulasi suara. 
 
Kendati begitu, jadwal sidang belum diberitahukan oleh MK namun dimungkinkan terlaksana sebagai bulan Juli nanti. 
 
"Sengketa caleg bulan Juli mulainya. Sama prosesnya selama 14 hari harus diputuskan setelah register. Tapi jadwal sidang (Kota Bekasi) belum tahu. Karena banyak kan seluruh Indonesia. Jadi belum ada pemberitahuan," terangnya. 
 
Disamping gugatan dari partai soal Pileg, KPU Kota Bekasi juga telah menyiapkan kebutuhan untuk sidang gugatan sengketa Pilpres. 
 
Dia menjelaskan, pada pilpres tingkat Kota Bekasi sendiri, tim pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua sama sekali tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi suara dan tidak melakukan gugatan ke pihaknya. 
 
Namun untuk antisipasi KPU tetap menyiapkan alat-alat buktinya karena secara gugatan diketahui telah dilayangkan oleh tim nomor urut dua secara nasional. Menurut jadwal, sidang akan dimulai pada 14 Juni dan putusannya dibacakan pada 28 Juni. 
 
"Kalau untuk pilpres juga belum disebutkan lokusnya dimana yang dipermasalahkan oleh 02 khususnya di Kota Bekasi tapi kami sudah menyiapkan alat-alat bukti yang sekiranya dibutuhkan," tandasnya. 
   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar