Viral Kerupuk Kulit Babi Berlogo Halal, Ini Kata BPOM

  Rabu, 17 Juli 2019   Istihanah Soejoethi
Kerupuk Babi

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM--Beberapa waktu lalu, dunia maya dihebohkan dengan beredarnya foto kemasan kerupuk kulit babi dengan logo halal. Hal itu pun sukses membuat netizen geram, pasalnya oleh-oleh khas Bali tersebut tak layak mendapat logo halal lantaran terbuat dari kulit babi yang memang diharamkan untuk warga muslin di Indonesia.

Seolah tak ingin tinggal diam dengan isu yang beredar, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akhirnya memberikan tanggapan atas berita yang beredar di situs resminya, pom.go.id.

Dalam situs tersebut, BPOM mengungkap bahwa kerupuk kulit babi tersebut hanya memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tetapi tanpa logo halal.

AYO BACA : Warga Bogor Serbu Tauge Goreng Gratis di Mall BTM

"Badan POM telah melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, diperoleh hasil bahwa produk Krupuk Kulit Babi seperti yang beredar di media sosial tersebut telah mendapatkan nomor Depkes RI P-IRT 2.01.5102.01.215 pada tahun 2012 yang kemudian diperbaharui pada April 2018 dengan nomor Depkes RI P-IRT 2.01.5102.01.546.23 dengan label tanpa Logo Halal," tulis BPOM seperti dikutip ayojakarta.com, Rabu (17/7/2019).

Pihaknya menjelaskan bahwa logo halal dalam foto yang beredar di media sosial, merupakan ulah oknum tak bertanggung jawab.

"Sesuai dengan poin 1 di atas, diduga bahwa logo halal yang terdapat pada label produk Krupuk Kulit Babi yang beredar di media sosial dengan nomor Depkes RI P-IRT 2.01.5102.01.215 sengaja dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

AYO BACA : Berburu Nasi Uduk Lezat di Pasar Thomas Cideng

Pihak BPOM juga menegaskan bahwa mereka telah melakukan penelusuran dan tidak menemukan adanya kerupuk kulit babi yang menggunakan label halal di dalam kemasannya, seperti yang ada di media sosial.

Lewat keterangan tersebut, BPOM menjelaskan bahwa mereka akan terus melakukan pengawasan terkait persyaratan label pangan, sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Pengawasan Label dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan (keterangan halal bagi yang dipersyaratkan) serta untuk menjamin informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan.

BPOM juga menghimbau agar masyarakat menjadi konsumen cerdas, serta tidak mudah terpengaruh oleh isu yang beredar di media sosial. Sebagai perlindungan terhadap masyarakat, Badan POM melalui Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi dan Kantor Badan POM di 40 Kabupaten/Kota terus mengawal keamanan pangan yang beredar di Indonesia.

AYO BACA : Gultik Jadi Kuliner Malam Favorit di Jakarta

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar