Revisi UU KPK Ide Para Taipan?

  Rabu, 11 September 2019   Hendy Dinata
Gedung KPK/Sindo

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Rencana DPR RI untuk merevisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa jadi merupakan agenda titipan para taipan.

Juru bicara LSM Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, Edi Sutrisno, mengatakan, rencana semua fraksi DPR membahas revisi UU KPK tidak lepas dari peristiwa politik Pemilu dan Pilpres 2019.

Ia menduga, saat ini para taipan yang memberikan dukungan dana kepada para calon anggota DPR di Pileg 2019 sedang menagih janji.

"Kita tahu dalam bisnis politik ada istilah 'tidak ada makan siang gratis' sehingga kita menduga bahwa proses ini adalah proses penagihan janji," kata dia saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, kemarin sore (Selasa, 10/9/2019).

Satu di antara banyak hal yang ditagih para taipan adalah kemudahan investasi tanpa gangguan KPK. Karena itulah merevisi UU KPK menjadi keharusan.

"Kita tahu bersama bahwa KPK menjadi salah satu penghambat dari praktek-praktek bisnis yang selama ini menguntungkan dan merugikan negara ini. Ada perpindahan dari kotor menjadi bersih," lanjut dia 

Dengan demikian sangat jelas ketika DPR saat ini kembali berencana membahas revisi UU KPK maka tujuannya memperlemah lembaga anti suap itu.

"Kemudian disupport oleh korporasi, harus dalam tanda kutip membayar utang kalau kemudian KPK sangat kuat sehingga memang sangat erat kaitannya antara bisnis kotor ini dengan pelemahan KPK," tegasnya. 

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar