Trotoar untuk Lapak PKL, Anies Jangan Cari Alasan Pembenaran

  Rabu, 11 September 2019   Rizki Amana
Pengamat tata kota Nirwono Yoga/Ayojakarta.com

JAKARTAPUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Wacana kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menganggap kadaluarsa putusan Mahkamah Agung terkait fungsi pedestrian atau trotoar menuai kritik. 

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga melihat alasan Anies memetakan fungsi trotoar dengan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) sangat tidak memiliki kekuatan hukum, dan justru tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada. 

AYO BACA : Kata Anies, MA Tidak Larang PKL Berdagang di Trotoar

"Kalau ada peraturan di bawahnya seperti permen PUPR, perda, dan pergub itu tidak atau melanggar undang-undang ya harusnya kita kembalikan ke undang-undang tertinggi. Jangan malah menjadi alasan pembenaran," jelasnya saat ditemui di Kantor DPRD DKI, Kebon Sirih, Rabu (11/9/2019).

Nirwono membeberkan bahwa aturan-aturan yang akan tumpang tindih dalam permasalahan tersebut seperti UU 38/2004 Tentang Jalan serta UU 22/ 2009 Tentang Lalu Lintas. 

Anies sebelumnya meyakini bahwa pemberdayaan PKL turut pula tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR 26/2007 Pasal 13 Ayat 2 tentang pemanfaatan trotoar untuk PKL dan kegiatan lainnya. Untuk itu, dia berencana menyulap trotoar-trotoar di ibu kota sebagai wadah PKL berjualan. 
 
"Aturan itu kan hitam putih tidak bisa dibuat abu-abu. Kalau disebut umpamanya tadi permen PUPR, titik di sini (trotoar) boleh, di sana tidak boleh itu kan jadi buat penataan kotanya susah," papar Nirwono.

AYO BACA : Anies Pastikan PKL di Jakarta Boleh Berdagang di Trotoar

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar