Anggota Dewan Pers: Tafsir Menghina Presiden Tidak Jelas, Pejabat Harus Siap Dikritik

  Sabtu, 21 September 2019   Aldi Gultom

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) jangan sampai tumpang tindih dengan UU 40/1999 tentang Pers.

"Ketika muncul persoalan pers masuk dalam KUHP menjadi pidana, artinya kebebasan pers di satu sisi terbelenggu pidana, akhirnya jadi tumpang tindih," kata Anggota Dewan Pers, Agung Darmajaya, dalam diskusi di D'Consulate, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2019)

Dia mengingatkan bahwa sengketa pemberitaan harus diselesaikan dengan cara UU Pers, bukan pidana.

Menurut dia, ada banyak pasal yang kontroversial yang menyangkut pers dalam RKUHP, salah satunya terkait penghinaan presiden. Sementara, terminologi penghinaan bisa ditafsirkan secara sembarang.

AYO BACA : Dewan Pers Soal RUU KUHP: Ancaman Terhadap Kemerdekaan Pers

"Menghina itu seperti apa sih? Kalau namanya pejabat publik, tidak perlu sekelas presiden, anda dikritik ya itu risikonya. Kecuali masuk ke ranah pribadi," ujar
Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers ini.

Di diskusi yang sama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, Slamet Pribadi, menilai harkat dan martabat presiden harus dijaga. Mesti ada pasal dalam RKUHP terkait penghinaan terhadap Presiden.

Menurutnya, ada beda jelas antara mengkritik dengan menghina presiden. Dia juga tidak setuju jika mengkritik presiden dikenakan pasal pidana.

"Harus ada perlindungan ketika sudah menyerang pribadi Presiden. Jangan sampai Presiden jatuh martabatnya karena dihina," ucapnya.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar