PPP Minta Amandemen UUD 1945 Libatkan Publik Seluas-luasnya

  Rabu, 09 Oktober 2019   Widya Victoria
Arsul Sani/lintasparlemen.com

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Publik tanah air harus diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi dalam wacana amademen UUD 1945 mengenai Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“PPP tidak menutup pintu terhadap wacana amandemen kelima UUD 1945. Namun, PPP meminta agar ruang konsultasi publiknya dibuka seluas-luasnya agar terbentuk diskursus amandemen yang melibatkan banyak elemen masyarakat,” ujar Wakil Ketua MPR, kata Arsul Sani kepada wartawan di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

AYO BACA : RUU Pertanahan Rentan Jadikan Pemerintah Otoriter

Menurut dia, pelibatan masyarakat dalam rencana amandemen itu bisa dimulai dengan menyosialisasikan rekomendasi materi amandemen yang merupakan hasil kajian MPR periode 2014-2019. Selain itu, sambung dia, program Sosialiasi 4 Pilar juga bisa dimanfaatkan untuk membangun diskursus mengenai amandemen di masyarakat.

“PPP meminta agar rekomendasi yang dihasilkan oleh MPR RI periode lalu dimasyarakatkan sebagai langkah awal. Selain itu sosialisasi 4 Pilar MPR juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengembangkan wacana tersebut dan membentuk diskursus yang sehat dan luas," pungkasnya.

AYO BACA : Pengesahan 4 RUU Ini Ditunda, Ketua DPR: Sosialisasi Belum Massif

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar