Kontras Minta Posisi Menko Polhukam Bukan dari Unsur Militer

  Senin, 21 Oktober 2019   Dhika Alam Noor
Wakil Koordinator Kontras Bidang Strategi dan Mobilisasi Ferry Kusuma/Ayojakarta.com

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memprioritaskan calon menteri dengan latar belakang profesional dan paham dengan keadaan atau mandat masing-masing kementerian. 

Wakil Koordinator Kontras Bidang Strategi dan Mobilisasi, Ferry Kusuma mengatakan, hal itu untuk membereskan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. 

''Tentu kita berharap ke depannya pemerintah ini adalah yang mengerti persoalan dan mampu melaksanakannya,'' ujar Ferry, di kantornya Jalan Keramat Raya, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).

AYO BACA : Jika Jadi Jaksa Agung, Kontras Tantang Mahfud MD Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat

Ferry memberi contoh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang harus diisi sosok yang mengerti persoalan politik maupun HAM. Bukan dari unsur militer. Apalagi militer era orde baru. Menurut Ferry, jika tidak demikian persoalan HAM tidak akan pernah tuntas.

''Ini akan menutup ruang terhadap penyelesaian kasus terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu,'' kata Ferry. 

Selain kabinet, tambah Ferry, jabatan Jaksa Agung juga harus orang yang paham mandat dari jabatan tersebut. 

''Berani melakukan penyelidikan atau menindaklanjuti laporan Komnas HAM,'' jelasnya.

AYO BACA : KontraS Ingin Kabinet Kerja Jokowi Bersih dari Figur Kejahatan HAM

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar