Yamaha

Menteri Basuki: Kita Harus Hati-hati Membelanjakan Uang Negara

  Kamis, 24 Oktober 2019   Aldi Gultom
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono/Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

JAKARTA SELATAN, AYOJAKARTA.COM -- Basuki Hadimuljono yang kembali dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh karyawannya untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat. Caranya, bekerja lebih baik dari periode sebelumnya. 

“Kita bersyukur masih diberikan kepercayaan oleh Presiden karena team work yang solid dari Kementerian PUPR,” kata Menteri Basuki saat menyampaikan pesan kepada Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR, kemarin (Rabu, 23/10/2019). 

Terkait tugas kementerian yang dipimpinnya, Basuki menegaskan kembali bahwa pembangunan infrastruktur jalan agar dihubungkan dengan kawasan-kawasan strategis seperti bandara, pelabuhan, dan kawasan industri sehingga memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. 

Dalam menjalankan tugas tersebut, Menteri Basuki akan bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga lainnya seperti Kementerian Perhubungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian BUMN, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

“Saya minta Dirjen Bina Marga untuk menghubungkan jalan tol yang dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sampai exit dilanjutkan menuju kawasan strategis seperti pelabuhan, industri atau wisata dengan menggunakan APBN,” serunya.

Menteri Basuki juga menyampaikan pesan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bahwa tugas Kementerian adalah membelanjakan APBN dengan cara yang benar. 

“Tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap kinerja perekonomian," kata Pak Bas. 

"Selain itu, kini tugas tersebut bukan hanya membangun infrastruktur dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN, namun juga memberikan layanan untuk kemudahan investasi bagi swasta dan badan usaha,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan beberapa tugas Kementerian PUPR yang harus dilaksanakan hingga akhir tahun 2019. Pertama, menyelesaikan Sayembara Gagasan Desain Ibu Kota Negara (IKN) sampai akhir Desember nanti. Kedua, pada Sabtu (26/10/2019), kunjungan kerja bersama Presiden ke Provinsi Papua, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Ketiga, Kementerian PUPR akan mempersiapkan workshop terkait mekanisme lelang untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur sebagai persiapan pelaksanaan tahun anggaran 2020. 

“Kita harus hati-hati membelanjakan uang negara. Mari kita berdoa bersama agar dapat menjalani periode kedua ini dengan selamat dan kredibilitas Kementerian PUPR tetap dipercaya,” pesan Basuki.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar