Yamaha

Semua Menteri Lama, Menteri Baru Sampai Mantan Menteri Harus Laporkan Harta Kekayaan

  Kamis, 24 Oktober 2019   Aldi Gultom
Juru bicara KPK, Febri Diansyah/Indonesiainside

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Di tengah pro-kontra publik mengomentari susunan Kabinet Indonesia Maju, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para menteri dan pejabat setingkat menteri untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menjelaskan bahwa lembaganya menyambut baik tujuh perintah Presiden Joko Widodo kepada 38 pejabat menteri dan setingkat menteri setelah pengumuman kabinet Istana Negara, Jakarta, kemarin.

"Khususnya perintah pertama, yang pada pokoknya memerintahkan agar para menteri tidak melakukan korupsi sekaligus juga menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi atau membangun upaya pencegahan korupsi," ucap Febri.

Dalam momentum tersebut, sebagai bagian dari tindakan pencegahan korupsi maka KPK mengimbau para menteri untuk segera menyampaikan LHKPN ke KPK.

"Dengan ketentuan, pertama, bagi menteri yang telah menjadi penyelenggara negara sebelumnya dan pada tahun 2019 telah menyampaikan LHKPN periodik, maka LHKPN berikutnya cukup dilakukan dalam rentang waktu Januari sampai 31 Maret 2020 atau pelaporan periodik LHKPN untuk perkembangan kekayaan Tahun 2019," kata dia.

Kedua, bagi menteri yang tidak menjadi penyelenggara negara sebelumnya atau baru menjabat, maka pelaporan LHKPN dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah menjabat.

Ketiga, bagi mantan Menteri Kabinet Kerja yang kini tidak lagi menjadi penyelenggara negara diwajibkan melaporkan kekayaan dalam jangka waktu tiga bulan setelah selesai menjabat.

Ia mengatakan, kesadaran pucuk pimpinan untuk menyampaikan LHKPN merupakan teladan yang bisa ditiru oleh para pejabat di lingkungannya. Menurut Febri, proses pelaporan saat ini pun jauh lebih mudah, menggunakan mekanisme penyampaian LHKPN secara elektronik melalui website https://elhkpn.kpk.go.id/.

Selain itu, setiap kementerian telah memiliki unit pengelola yang mengurus penyampaian LHKPN dan berkoordinasi dengan KPK.

"Dengan demikian, unit tersebut dapat membantu dan jika dibutuhkan dapat berkoordinasi dengan KPK atau datang langsung ke KPK. Kami telah tugaskan tim untuk memfasilitasi pelaporan tersebut," tuturnya.

Ia juga menjelaskan dasar hukum kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya.

Pertama, UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dasar hukum kedua adalah UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dasar hukum ketiga, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 07/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Terakhir, peraturan di masing-masing kementerian atau lembaga.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar