Yamaha

Sidang Paripurna Perdana, Jokowi: Negara Ini Terlalu Banyak Peraturan yang Menghambat Investasi

  Kamis, 24 Oktober 2019   Aldi Gultom
Presiden Jokowi memperkenalkan satu per satu para calon menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan menjadi pembantunya selama lima tahun ke depan di Kabinet Indonesia Maju. Pengumuman dilakukan dalam suasana santai di tangga Istana Presiden, Jakarta, Rabu pagi (23/10/2019)/Suara.com (Achmad Fauzi)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin memimpin sidang paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju setelah kemarin melantik 38 menteri dan pejabat setingkat menteri.

Diinformasikan akun Twitter Sekretariat Kabinet, sidang paripurna hari ini berisi Arahan Presiden RI dan APBN 2020, dan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Sidang dibuka sekitar pukul 10.00 WIB tadi.

Sebagian menteri yang hadir tampak mengenakan kemeja putih, ada pula yang mengenakan batik. 

Di tengah pidato pengantarnya, Presiden Jokowi sempat menyinggung bahwa terlalu banyak peraturan yang mengambat pelayanan masyarakat dan investasi dunia usaha di Indonesia.

"Negara ini terlalu banyak regulasi dan peraturan-peraturan, termasuk di daerah. Nanti Mendagri (Tito Karnavian) tolong digarisbawahi, Perda, Pergub, Peraturan Bupati, Walikota yang masih banyak tumpang tindih dengan peraturan di atasnya," tegasnya.

Karena itu para menteri harus segera menyelesaikan masalah peraturan yang menghambat itu dalam waktu satu bulan ke depan. Hal ini harus dilakukan agar kabinet bisa bekerja dengan cepat.

"Hal menghambat itu harus kita hapuskan supaya kita bisa bekerja dengan cepat," ujarnya.

Lalu Jokowi mengatakan, gol besar kerja pemerintahan 2019-2024 adalah menciptakan lapangan kerja. Dia tegaskan, jangan sampai ada kementerian, pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota yang tidak mengerti masalah ini. 

"Tiap hal yang berkaitan lapangan kerja, berikan ruang sebaik-baiknya," kata Jokowi.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar