Yamaha

Anggota DPR Sentil Mentan Yasin Tunaikan PR 7 Tahun Mangkrak

  Kamis, 24 Oktober 2019   Widya Victoria
drh Slamet/Fraksi PKS DPR

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Menteri Pertanian yang baru, Syahrul Yasin Limpo dituntut segera membentuk badan pangan nasional. Pembentukan badan pangan itu sesuai amanat UU 18/2012 tentang Pangan yang sudah tertunda selama tujuh tahun. 

"Sudah menjadi kewajiban pemerintah sesuai amanat UU 18/2012, agar Menteri Pertanian menggawangi pembentukan badan pangan nasional yang nantinya akan langsung di bawah presiden," ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, drh. Slamet dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/10/2019). 

Menurut Slamet, pembentukan badan pangan nasional seharusnya direspons cepat oleh pemerintah. Sebab ini salah satu solusi untuk memperbaiki carut marut penanganan pangan di Indonesia. 

"Ketika Badan Pangan terbentuk, diharapkan tidak ada lagi ketidakharmonisan kebijakan beberapa menteri dan lembaga negara terjadi pada persoalan pangan nasional," terangnya. 

Lebih lanjut Slamet mengingatkan, ada banyak contoh terkait carut marut penanganan pangan di Indonesia. Pada tahun 2016 silam, misalkan, sempat terjadi meroketnya harga daging sapi sampai tembus angka Rp 130 ribu per kilogram. Selain itu, kata dia, pernah terjadi gejolak beras dipasarkan yang memaksa pemerintah untuk impor beras dari Vietnam dan Thailand sebanyak 500 ribu ton. 

“Apalagi kita masih ingat perdebatan Kabulog Budi Waseso dengan Mendag Enggar. Bulog mengatakan stok beras aman sekitar 2,4 juta ton tapi Mendag mengeluarkan kebijakan lain hingga impor sepanjang 2018 mengeluarkan izin impor 2 juta ton," ulasnya.

Dengan mengacu pada kegaduhan di masa lalu yang sempat muncul di antara lembaga dan kementerian terkait pengadaan stok pangan itulah, maka desakan pembentukan badan pangan itu sepertinya tak terhindarkan.

Legislator Kokab Sukabumi ini menjelaskan, watak pangan strategis yang multidimensi dan reorientasi tata pangan nasional yang berdaulat sangat sulit dan tidak akan pernah bisa terwujud oleh sebuah kementerian teknis. 

"Pembentukan Badan Pangan sudah sesuai dengan amanat pasal 126 UU 18/2012. Pada pasal tersebut menyebutkan dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional, dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung ke presiden," paparnya. 
 
Selanjutnya pada pasal 127 disebutkan juga bahwa lembaga pemerintah dimaksud dalam pasal 126 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan. 

Pasal 128 menyebutkan badan pangan nasional keberadaannya lebih lanjut melalui Peraturan Presiden (Perpres) dapat mengusulkan kepada presiden untuk memberikan penugasan kepada BUMN di bidang pangan melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/ atau distribusi pangan pokok dan pangan lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah juga menurut Slamet, perlu melihat ketentuan penutup UU 18/2012 yang menyebutkan bahwa lembaga ini harus dibentuk paling lambat tiga tahun UU diundangkan. 

"Ini kan sudah tahun 2019, udah lebih dari tiga tahun dari sejak diundangkan makanya harus segera," tandasnya.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar