Mendagri Minta Tindakan Tegas Terhadap Premanisme Retribusi Parkir

  Rabu, 06 November 2019   Aldi Gultom
Ilustrasi - karcis parkir Kota Bekasi/reaksinasional.com

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian, mengimbau para Kepala Daerah melakukan penertiban pengelolaan perparkiran. 

Tito menegaskan jangan sampai masalah ini merugikan masyarakat luas dan merusak iklim investasi di daerah. 

Imbauan Mendagri itu diteruskan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, Rabu (6/11/2019). 

Mendagri mengingatkan bahwa pungutan retribusi parkir menyangkut nilai uang sangat besar, terutama di perkotaan. Karena itu tata kelola parkir kerap menjadi sumber pungutan liar (pungli). 

"Tata kelola parkir yang buruk dapat merugikan masyarakat, terlebih jika dipungut oleh preman berkedok Oganisasi Kemasyarakatan (Ormas)," tegas Mendagri, dikutip Bahtiar. 

Untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, Mendagri menyatakan perlu tindakan tegas untuk melindungi masyarakat dari premanisme. 

AYO BACA : Kisruh Retribusi Parkir di Bekasi, PPPI: Ormas Perlu Ikuti Standar Pelayanan

"Saber Pungli parkir dan tim pemberantasan preman harus dilakukan untuk melindungi masyarakat serta menindak oknum aparat yang melindungi pengelolaan parkir liar,” tegas Mendagri. 

Bahtiar menambahkan, perlu dukungan aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk penegakan Saber Pungli dan penindakan premanisme termasuk yang berkedok Ormas. 

Soal perparkiran adalah masalah internal Pemda setempat yang diatur oleh Perda atau Peraturan Kepala Daerah masing-masing. Pemda dapat mengatur pengelolaan parkir secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain dengan catatan akuntabel dan sesuai hukum berlaku. 

"Bisa saja Pemda langsung pungut sendiri dan laksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga, baik dengan swasta atau pihak lain. Namun pengelolaan perparkiran harus tetap sesuai tatanan hukum yang berlaku,” ujar Bahtiar. 

Kapuspen pun menyatakan, fungsi pengawasan DPRD harus lebih optimal agar pengelolaan parkir tidak membebani masyarakat. 

"Apalagi terkait pembebanan jumlah retribusi, Pemda jangan sampai membebani warga. Maka ada fungsi DPRD untuk melaksanakan pengawasan kinerja dan tata kelola perparkiran di daerah tersebut," jelas Bahtiar.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar