BPJS Kesehatan Harus Cepat Bereskan Jutaan Data PBI Bermasalah

  Jumat, 08 November 2019   Aldi Gultom
Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta/Viva.co.id-Ahmad Rizaluddin

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan sisa data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan berdasar hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Finalisasi data penerima bantuan iuran APBN bermasalah hasil audit dengan tujuan tertentu atas aset BPJS Kesehatan 2018 oleh BPKP, selambat-lambatnya akhir November 2019," kata Wakil Ketua Komisi IX. Ansory Siregar, saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi IX Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat dini hari (8/11/2019).

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta jaminan kesehatan yang tergolong warga tidak mampu dan iurannya dibayarkan Pemerintah.

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, hasil audit BPKP tersebut merupakan salah satu kunci penyelesaian ragam masalah yang dihadapi BPJS Kesehatan.

"Karena itu, penting bagi Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk menjelaskan secara detail agar kami tahu perkembangannya sudah sejauh mana," terangnya.

AYO BACA : BPJS Kesehatan Wajib Klarifikasi Soal 24,77 Juta Data Peserta Bermasalah

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengklaim, pembenahan data peserta PBI BPJS Kesehatan lebih banyak berkaitan dengan Kementerian Sosial.

"Kami sudah kontak Menteri Sosial, rencananya Selasa kami akan bertemu dengan beliau untuk konsultasi, khususnya tentang audit data," jelasnya.

Fachmi menjelaskan, sisa data peserta BPJS Kesehatan yang masih perlu dimutakhirkan sebanyak 6. 646.584 orang. Sebanyak 10.525.361 orang telah dimutakhirkan berdasar nomor induk kependudukan.

Berdasarkan audit, BPKP menemukan 27.443.550 data peserta BPJS yang bermasalah yang meliputi data nomor induk kependudukan tidak sama dengan 16 digit, nomor induk kependudukan dengan karakter, nomor induk kependudukan ganda, peserta dengan kolom fasilitas kesehatan kosong, dan peserta yang sudah meninggal.

Rapat kerja Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, DJSN, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dilanjutkan tadi malam (Kamis, 7/11/2019) pukul 19.00 WIB, setelah sebelumnya diskors pada Rabu (6/11/2019) pukul 23.00 WIB. Rapat berakhir pada pukul 02.25 WIB dini hari tadi dengan menghasilkan 10 butir kesimpulan.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar