PKS: Mendagri Tito Baru Sebulan Dilantik Malah Bikin Gaduh

  Rabu, 13 November 2019   Widya Victoria
Mardani Ali Sera/Dok pribadi
JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR mempertanyakan usulan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian agar Pilkada kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan mendagri ini dinilai berbeda dengan keputusan Presiden Jokowi yang tetap mempertahankan pemilihan langsung. 
 
"Ini agak aneh menurut saya. Seharusnya para menteri yang baru sebulan dilantik menjabat di periode ke II kepemimpinan Presiden Jokowi harus menyampaikan informasi yang sesuai dengan keinginan Presiden, bukan malah membuat kegaduhan seperti ini, mengembalikan Pilkada melalui DPRD seperti di era Orde Baru lalu,” kata legislator PKS, Mardani Ali Sera, Selasa (12/11/2019).
 
Ketua DPP PKS ini menekankan bahwa Pilkada langsung merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Justru, lanjut dia, usulan mantan Kapolri itu akan semakin banyak mudaratnya. 
 
"Kepala daerah terpilih akan rentan dan mudah diturunkan DPRD selain itu apakah index korupsi akan lebih baik belum tentu juga. Oleh karena itu, evaluasi Pilkada langsung seharusnya concern pada evaluasi teknis penyelenggaraannya,” ujarnya.
 
Lebih lanjut, Wakil Ketua BKSAP DPR ini mengatakan bahwa terpilihnya kepala daerah sejak era Pilkada langsung menjadi lebih baik karena bertanggung jawab kepada rakyat. 
 
"Saya juga mengimbau kepada Pak Tito, masih banyak kepala daerah yang berprestasi yang lahir dari rahim Pilkada langsung, Bupati Bayuwangi Abdullah Azwar Anas, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan lain sebagainya," kata Mardani.
 
Namun begitu, Mardani sepakat perlu segera dilakukan evaluasi terhadap Pilkada langsung dengan sistem jadi lebih baik. Beberapa masukan dia antara lain perlu diturunkan Parliamentary Threshold dari 20 persen menjadi 7-10 persen agar terjadi kompetisi yang ketat dan menghasilkan semakin banyak pilihan calon kepala daerah bagi masyarakat. Selain itu, Mardani juga mengusulkan sebaiknya Indonesia mulai menerapkan teknologi pada penyelenggaraan Pemilu.
 
“Penerapan e-rekap atau e-voting baik untuk memotong cost pemilu yang mahal selama ini, sehingga layak dipertimbangkan untuk kita terapkan di Indonesia, namun harus bener-benar dipastikan keamanannya,” pungkasnya.
   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar