Ketua DPRD DKI Minta Usulan 52 Raperda Dikaji Kembali, Kebanyakan

  Rabu, 20 November 2019   Aprilia Rahapit
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. (Ayojakarta.com-Aprilia Rahapit)

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Sebanyak 52 rancangan peraturan daerah (Raperda) diusulkan ke dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2020.

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta puluhan Raperda tersebut dikaji kembali sisi prioritasnya karena terlalu banyak.

"Perlu rasionalisasi dan harmonisasi terhadap program pembentukan Perda di tahun 2020,” ujarnya, melalui keterangan tertulis yamg diterima, Selasa (19/11/2019).

Permintaannya tersebut diakui Prasetio telah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tahun 2019 beberapa waktu lalu. Kala itu Jokowi menilai, dengan banyaknya peraturan yang dilahirkan hanya menghambat berbagai kebijakan, khususnya percepatan pembangunan.

Prasetio mendorong agar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta fokus membahas Raperda Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi, salah satu dari 12 Raperda prioritas yang telah ditentukan.

“Hadirnya Perda RDTR dan Zonasi menjadi salah satu payung hukum yang penting dalam pembangunan wilayah pada masa depan. Selain untuk memberikan kepastian dalam rangka investasi, tetapi juga sebagai upaya pencegahan bila suatu saat terjadi bencana alam,” paparnya.

Senada dengan Prasetio, Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyampaikan diperlukannya efisiensi jumlah dari Raperda yang diusulkan dalam Propemperda tahun 2020. Bahkan ia menilai, banyak usulan Raperda yang tumpang tindih atau duplikasi.

"Saya harapkan dari usulan eksekutif ada pengurangan sesuai dengan skala prioritasnya. Demikian juga kepada Fraksi DPRD kita mintakan hal yang sama, agar tidak  rangkap-rangkap," tandasnya.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar