Inilah 52 Usulan Raperda DKI 2020

  Rabu, 20 November 2019   Aprilia Rahapit
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi (Ayojakarta.com - Aprilia Rahapit)

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Sebanyak 52 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan ke dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2020 menuai kritik dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

Pras, begitu politisi PDI Perjuangan ini disapa, menilai jumlah raperda yang diusulkan terlalu banyak. Saran dia, sebaiknya dikaji kembali dari segi prioritas.

Adapun 52 Raperda yang diusulkan ke dalam Propemperda Tahun 2020 tersebut berdasarkan data Bapemperda di antaranya APBD Tahun Anggaran (TA) 2020, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019, Perubahan APBD TA 2020, APBD TA 2021 yang merupakan usulan wajib.

Selain itu juga usulan eksekutif yang meliputi Perubahan Atas Perda No 16 tahun 2010 tentang Pajak Parkir, Perubahan Atas Perda No 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, Perubahan Atas Perda No 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, Perubahan Kedua Atas Perda No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Pengelolaan Milik Daerah, Pencabutan Perda No 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.

Kemudian terkait disabilitas yang merupakan usulan eksekutif, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PAN yg meliputI  Jalan Jalan Berbayar Elektronik usulan eksekutif dan Fraksi PKS, Penyelenggaraan Pendidikan usulan eksekutif, Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN. Dan Kawasan Tanpa Rokok usulan eksekutif, Fraksi PKS, Fraksi Golkar, dan Fraksi PSI.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga usulan Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PAN. Ruang Bawah Tanah usulan Fraksi PKS, Fraksi Golkar, dan Fraksi PAN. Lembaga Musyawarah Kelurahan usulan Fraksi Golkar dan Fraksi PSI, Bantuan Hukum usulan Fraksi Golkar, Pengelolaan Limbah B3, Penanganan Orang Asing usulan Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN, Lalu Lintas usulan Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN, serta Pengadaanv Barang dan Jasa usulan Fraksi Demokrat.

Sedangkan usulan khusus Fraksi PKS mencakup Ketahanan Keluarga, Sistem Jaminan Sosial, StandarPelayanan Minimun, Pengelolaan Rumah Susun, serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Banjir Kanal Timur (BKT).

Dari Fraksi PAN mengusulkan Ketenagakerjaan, Electronic Pricing, Sampah, Pajak Restoran, Ketentuan Umum Pajak Daerah, Perkoperasian, Badan Usaha Dharma Jaya dan Fakir Miskin.

Berdasarkan data Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Jakarta dan Bidang Perundang-Undangan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jakarta.

Sementara dari 117 Raperda dan perubahan perdanya usulan DPRD DKI periode 2014-2019, hanya sebanyak 29 perda yang telah disahkan.

Sejumlah raperda yang tak kunjung disahkan itu adalah sistem kesehatan daerah, tentang kenyamanan fasilitas publik untuk perempuan,  sistem pendidikan, kawasan tanpa rokok, pajak parkir, pengelolaan barang daerah, intoleransi, zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga pajak parkir.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar