Yamaha

Mahfud MD: Reuni 212 Tidak Perlu Pengamanan Khusus

  Kamis, 21 November 2019   Aldi Gultom
Massa menghadiri acara Reuni 212 pada Desember 2018 lalu di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. (Antara/Sigid Kurniawan)

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Menko Polhukam, Mahfud MD, berpendapat tidak perlu ada pengamanan khusus terhadap Reuni Akbar 212 yang direncanakan digelar kembali 2 Desember mendatang di Lapangan Monas.  

Menurut Mahfud, aparat kepolisian sudah memiliki prosedur tetap atau SOP dalam pengamanan aksi-aksi massa.

"Artinya, sudah ada SOP-nya. Aparat kita sudah bagus, kok," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Sebelumnya, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GPNF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak, memastikan Reuni 212 akan diadakan pada 2 Desember.

"Jadi, reuni itu pasti akan diadakan setiap tahun karena sudah berjalan 2 periode tahun 2017 dan 2018. Jadi, tahun ini reuni akan diadakan lagi," kata Yusuf di Gedung Majelis Ulama Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, 5 November lalu.

AYO BACA : Reuni Akbar 212 Akan Digelar Lagi, #AyoPutihkanMonas212 Jadi Trending Topic

Ia berharap jumlah peserta reuni tidak jauh berbeda dengan partisipan reuni tahun lalu. Soal jam penyelenggaraannya juga belum dipastikan.

"Apakah dimulainya tengah malam, menjelang pagi hingga selesai pagi hari atau dimulai pagi hari, itu menjadi pembahasan," jelas Yusuf.

Ia mengatakan bahwa penyelenggaraan reuni pada tahun ini akan lepas dari unsur politik karena tidak bersamaan dengan perhelatan politik.

"Mudah-mudahan yang hadir dahulu punya waktu, keuangan, dan sebagainya dan tidak hanya karena ada momen-momen Pilpres. Akan tetapi, itu tidak menjadi suatu target bagi kami mengenai jumlah. Semangat dan kebersamaan tetap harus kami jaga," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid, meminta Reuni 212 berlangsung dengan damai. Aksi menyampaikan pendapat di ruang publik tidak dilarang di Indonesia karena bagian dari demokrasi dan hak asasi berekspresi.

"Saya kira keinginan berkumpul, menyampaikan berpendapat, saya kira sah-sah saja sepanjangsesuai dengan koridor hukum," ucap Zainut.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar