Yamaha

Diskriminatif, Komnas HAM Minta Persyaratan CPNS Kejagung Dibatalkan

  Senin, 25 November 2019   Dhika Alam Noor
Kejaksaan Agung Membuka 5203 Formasi CPNS 2019 (Setkab.go.id)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai persyaratan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kejaksaan Agung RI diskriminatif terhadap kelompok orientasi seksual dan identitas gender tertentu. 

Lembaga negara itu pun sudah melayangkan surat kepada jaksa agung untuk meminta klarifikasi sekaligus melakukan pembatalan persyaratan tersebut.

''Komnas HAM meminta klarifikasi dan pembatalan persyaratan tersebut dalam proses penerimaan CPNS di lingkungan Kejaksaan Agung,'' ujar Wakil Ketua Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam keterangan tertulis, Senin (25/11/2019).

Menurutnya, persyaratan khusus pada lima jabatan dengan seluruh formasinya bertentangan dengan prinsip dan nilai hak asasi manusia yang terkandung dalam konstitusi NKRI. 

Secara spesifik, Komnas HAM mendapati 12 kali kalimat ''Tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender)'' yang disebutkan dalam pengumuman persyaratan. 

Beka mengatakan, pengecualian pada kelompok tertentu sama sekali tidak berkaitan dengan nilai dan bentuk pekerjaan pada jabatan-jabatan tersebut. 

''Artinya semua orang dapat melakukan pekerjaan pada jabatan tersebut tanpa melihat orientasi seksual dan identitas gendernya,'' ujarnya. 

Persyaratan tersebut terbukti bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28I ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Persyaratan tersebut juga menciderai UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar