Yamaha

Sertifikasi Dai Dicurigai Sarat Kepentingan

  Selasa, 26 November 2019   Dhika Alam Noor
Logo MUI/Detikcom

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Sertifikasi dai yang diterapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diamini Kementerian Agama dinilai sarat kepentingan politik. 

Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan Institute) Muhammad Mualimin mempertanyakan otoritas MUI  menilai pendakwah paham Islam atau tidak. Apalagi mengingat MUI bukan lembaga negara. 

"Selain mengancam perbedaan tafsir dalam agama, sertifikasi dai juga membatasi kebebasan berpendapat," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/11/2019).

Kekhawatiran pemerintah atas maraknya penceramah radikal dan penebar kebencian memang patut dipahami. Namun, menurut dia, langkah MUI memberikan sertifikasi untuk dai dan pendakwah tidaklah tepat. 

‘’MUI tak boleh berlagak seperti badan pemerintah. Dan kalau ada ustad populer di sosial media, apa salahnya? Di pesantren atau internet, tidak masalah, sebab orang bicara dilihat dari kualitas yang disampaikannya, bukan media komunikasi," tegas aktivis HMI itu. 

Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, KH Masduki Baidlowi mengatakan, secara teknis mesti dibedakan antara dai bersertifikat dengan tidak bersertifikat. Pasalnya, banyak orang salah paham tentang program standarisasi dai. 

"Kalau ini (program standardisasi dai) bukan keharusan, ini sebuah pilihan (untuk) dai (agar) bersertifikat," jelasnya. 

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar