Marsekal Hadi: Pengembangan Organisasi TNI Sesuai Kebutuhan Pemerintah

  Rabu, 04 Desember 2019   Widya Victoria
Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Sekolah Komando TNI, Bandung, Rabu (4/12/2019)/ Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman

BANDUNG, AYOJAKARTA.COM -- Dalam mewujudkan postur organisasi yang adaptif, TNI telah melaksanakan pengembangan organisasi sesuai kebutuhan dan sinergi dengan program pemerintah.

Dibutuhkan organisasi TNI yang adaptif dan mampu bersinergi secara lebih erat dan lebih luas dengan berbagai komponen bangsa, seperti Polri, lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, lembaga kemasyarakatan, serta organisasi-organisasi kepemudaan.

Demikian disampaikan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat menutup Pendidikan Reguler ke-46 Sesko TNI Tahun Ajaran 2019 di Gedung Sarasan Sesko TNI, Bandung, Rabu (4/12/2019).

Visi pemerintah dalam lima tahun mendatang adalah meneruskan pembangunan infrastruktur, penyiapan sumber daya manusia, investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN secara tepat.

“Kelima poin tersebut sejatinya sangat berkelindan dengan pembangunan TNI,” kata Panglima TNI.

Hadi mengatakan, sesuai dengan 11 program prioritas yang telah ditetapkannya, TNI telah melaksanakan validasi organisasi yang dituangkan dalam Perpres No. 66 tahun 2019.

"Organisasi-organisasi Staf dan Komando mengalami pengembangan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) dibentuk untuk membagi tugas-tugas TNI berdasarkan ruang lingkup geografis. Kogabwilhan juga menjadi Komando gabungan permanen yang mengisi kekosongan dalam doktrin Proses Pengambilan Keputusan Militer (PPKM),” paparnya.
 
Menurut Hadi, seluruh dimensi terlibat dan harus diorkestrasi dengan baik supaya dapat bersinergi dan memperoleh keberhasilan yang tinggi.  

“Saya yakin operasi-operasi yang bersifat multidimensi tersebut akan semakin menjadi kebutuhan di masa mendatang, baik dalam konteks Operasi Militer Untuk Perang (OMP) ataupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” katanya.

Hadi mengingatkan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas negara, TNI maupun lembaga atau organisasi lainnya tidak bekerja sendiri-sendiri. Saat ini kegiatan operasi yang bersifat multidimensi menjadi hal sangat mengemuka.

“Dalam upaya mengatasi permasalahan, negara tidak membebankan tugas pada satu instansi saja. Satu persoalan dapat melibatkan berbagai dimensi kelembagaan untuk dapat menjawab dan menuntaskan persoalan tersebut,” tutupnya.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar