LBH Disabilitas: Pak Menteri BUMN Harus Tutup FHCI!

  Jumat, 06 Desember 2019   Widya Victoria

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Legalitas Forum Human Capital Indonesia (FHCI) melakukan rekrutmen pegawai BUMN dipertanyakan.

Tahun 2019 ini saja FHCI mengklaim membuka perekrutan sebanyak 11 ribu pegawai BUMN, untuk sekitar 148 BUMN yang tersebar di seluruh penjuru tanah air.

“FHCI itu hanya sejenis paguyuban. Forum kongkow-kongkow sejumlah pejabat BUMN, pegawai BUMN dan pensiunan BUMN kok bisa mereka yang mengklaim melakukan rekrutmen pegawai BUMN di seluruh Indonesia?” tanya Direktur Lembaga Bantuan Hukum Disabilitas (LBH Disabilitas) Hari Kurniawan di Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Cak Wawa, begitu ia akrab disapa, mengemukakan, sejak paguyuban FHCI itu dibentuk, langsung mendapatkan job rekrutmen pegawai kepada BUMN. Termasuk para korbannya adalah para penyandang disabilitas.

Wawa menyebut ada ratusan bahkan mencapai ribuan putra-putri bangsa Indonesia diperlakukan diskriminatif dan terganjal KKN oleh FHCI. Mulai para pelamar biasa, dan tidak sedikit pelamar yang merupakan penyandang disabilitas yang terhempas tanpa penjelasan yang terbuka.

"Pak Menteri BUMN Erick Thohir harus tahu hal ini. Menteri BUMN harus menutup FHCI dan menangkapi mereka, penjarakan semuanya. Mereka telah menyengsarakan anak-anak bangsa ini yang hendak mengabdi dengan bekerja di BUMN,” cetus Cak Wawa yang tengah penyandang disabilitas.

Paling tidak, menurut Wawa, ada sejumlah dugaan pelanggaran fatal FHCI dan kroni-kroninya dalam pemanfaatan seleksi masuk pegawai BUMN. Pertama, legalitas FHCI yang tidak sesuai UU. Kedua, tugas dan kewajiban rekrutmen pegawai BUMN itu bukanlah di tangan FHCI, tetapi oleh negara, dalam hal ini Kementerian BUMN itu sendiri.

“Kemudian, soal anggaran. Itu anggaran negara yang dipergunakan. Penyelewengan terhadap penggunaan anggaran negara itu pastilah kategorinya korupsi. FHCI telah secata nyata melakukan pelanggaran hukum. Itu semua harus dipertanggungjawabkan oleh FHCI, terutama oleh pejabat-pejabat BUMN yang ada di dalamnya,” imbuhnya.

Selain meminta Menteri BUMN Erick Thohir turun tangan langsung menggeruduk FHCI dan para oknum pejabat dan pegawai BUMN, Wawa juga menyampaikan, lembaganya bersama Aliansi Masyarakat Anti Diskriminasi Sipil akan segera melaporkan persoalan ini ke sejumlah lembaga penegak hukum, ke Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, DPR RI supaya segera ditindaklanjuti dan dibongkar tuntas.

“Kami juga tengah mempersiapkan pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Kami mau langsung sebab praktik-praktik busuk dan alasan-lasan akan ditindaklanjuti sudah kebal dan sudah terlalu sering kami dengar, nyatanya malah dikubur laporan kami. Kami akan sampaikan langsung ke pihak-pihak penegak hukum dan kepada Presiden,” bebernya.

Aliansi Masyarakat Anti Diskriminasi Sipil terdiri dari Forum Advokasi Hak Masyarakat Sipil (FAHAM Sipil), Lembaga Disable Resistance, Ikatan Masyarakat Peduli Hukum (IMPH), Pegiat Hak Asasi Manusia Jaringan Aktivis 2000 dan LBH Disabilitas.

Direktur Eksekutif Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Sofyan Rohidi mengakui FHCI dibentuk pada 2017. Bahkan sudah didaftarkan keabsahannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sejak berdiri, jelas Sofyan, FHCI menjalin kerja sama dengan BUMN-BUMN dan mendapatkan job untuk proses rekrutmen di perusahaan plat merah.

Hal itu dijelaskan Sofyan Rohidi ketika ditemui di Komplek Gedung BRI Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2019) lalu. FHCI bersekretariat di tempat itu karena Ketua Umum FHCI untuk periode saat ini adalah pejabat Bank BRI.

Sofyan yang didampingi sejumlah staf FHCI itu menyampaikan, di tahun-tahun awal, FHCI hanya diminta membantu rekrutmen di BUMN tertentu.

“Setiap tahun ada saja BUMN yang meminta kami membantu proses rekrutmennya. Satu-satu,” tutur Sofyan Rohidi.

Nah, untuk tahun 2019 ini, FHCI mendapat job besar dengan melakukan rekrutmen sebanyak 11 ribu pegawai BUMN, untuk sekitar 148 BUMN di seluruh Tanah Air.

“Harusnya sudah selesai di 2019 ini. Tapi hingga penghujung tahun ini, baru hampir 4000-an calon pegawai BUMN yang bisa direkrut. Sisanya, dilanjutkanlah di tahun 2020,” bebernya.

Dari sisi legalitas, Sofyan tak menampik FHCI memang hanya berupa forum, semacam tempat berkumpulnya para mantan pejabat dan pegawai BUMN dan atau yang masih aktif untuk mengembangkan ide-ide yang baik bagi masa depan BUMN.

“Memang bukan BUMN. FHCI hanya semacam forum, yang bertukar pikiran, untuk mengembangkan BUMN. Itu awalnya,” ujarnya.

Namun, proses kerja-kerja rekrutmen pegawai BUMN itu adalah kewenangan penuh Kementerian BUMN dan BUMN bersangkutan. Sebab, rekrutmen itu mempergunakan anggaran negara.

“Kami hanya melakukan rekrutmen di tahap awal seleksi saja. Untuk tahap selanjutnya, diserahkan ke BUMN,” ujar Sofyan.

Selama ini pihaknya berupaya melakukan proses rekrutmen dengan standar tinggi dengan mematuhi permintaan user yaitu BUMN itu sendiri.

“Kebetulan yang duduk di BUMN-BUMN sekarang kan ya kawan-kawan kita juga,” katanya.

Jadi, jika ada komplain atau pun persoalan dalam proses rekrutmen yang dilakukan FHCI, Sofyan meminta agar disampaikan dengan persuratan resmi oleh calon pegawai yang mengikuti rekrutmen.

“Pasti kami akan respon. Tetapi soal jaminan diterima atau bukan sebagai pegawai BUMN bukan kewenangan FHCI. Itu ke BUMN bersangkutanlah,” katanya.

Sofyan Rohidi menampik jika FHCI dianggap semacam sindikat dalam rekrutmen pegawai BUMN.

“Kita kan hanya karena peduli saja. Agar BUMN lebih baik ke depannya. Merekrut putra-putri Bangsa ini. Yang terbaik dan siap,” katanya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar