Yamaha

Bendungan untuk Ibu Kota Negara yang Baru Mulai Dibangun 2020

  Jumat, 06 Desember 2019   Aldi Gultom
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, saat meninjau lokasi rencana pembangunan Bendungan Sepaku Semoi. (Dok. Biro Komunikasi Publik PUPR)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang berada di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara akan segera dimulai tahun 2020. 

Bendungan tersebut akan mendukung pemenuhan kebutuhan air baku kawasan rencana Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).  

"Bendungan dengan kapasitas volume sekitar 11 juta m3 ini sudah cukup lama direncanakan. Awalnya untuk memenuhi kebutuhan air baku Kota Balikpapan sebesar 2.000 liter per detik. Dengan adanya rencana Ibu Kota Negara di Kaltim, maka bendungan ini diproyeksikan juga untuk memenuhi kebutuhan air baku di Sepaku sebesar 500 liter per detik," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, saat meninjau lokasi rencana pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, Kamis (5/12/2019). 

Kementerian PUPR tengah menyiapkan desain awal (basic design) bendungan tersebut. Nantinya akan dilelang dengan metode design and build, sehingga pembangunannya lebih cepat. Menurut Basuki, dibutuhkan lahan seluas sekitar 300 hektare untuk pembangunan bendungan tersebut. Saat ini pun sedang dilakukan penilaian harga lahan (appraisal). 

"Awal tahun 2020 ini Bendungan Sepaku Semoi akan kita lelang, paling lama sekitar satu hingga dua bulan akan diputuskan pemenangnya untuk kontrak pembangunannya. Diperkirakan, biaya pembangunan bendungan sekitar Rp 700 miliar," tutur Menteri Basuki.

Selain Bendungan Sepaku Semoi, Basuki mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR telah merencanakan pembangunan Bendungan Batu Lepek di Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga untuk mendukung pengembangan kawasan IKN. Bendungan tersebut direncanakan memiliki kapasitas cukup besar untuk menunjang IKN, yakni sebesar 14.300 liter/detik. Saat ini, pembangunan masih dalam persiapan desain detail. 

"Selain itu, kawasan IKN juga akan didukung dengan pembangunan bendungan yang berkapasitas lebih kecil, seperti Bendungan Beruas dan Safiak di Kutai Kartanegara," ungkap Basuki. 

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, Anang Muchlis, mengatakan, sudah terdapat enam infrastruktur di Provinsi Kaltim yang selama ini menjadi sumber pengambilan air baku. Keenam sumber air baku tersebut yakni Bendungan Manggar di Balikpapan (kapasitas tampung 14,2 juta m3), Bendungan Teritip di Balikpapan (2,43 juta m3), Embung Aji Raden di Balikpapan (0,49 juta m3), Bendungan Samboja di Kutai Kartanegara (5,09 juta m3), Intake Kalhol Sungai Mahakam (0,02 juta m3), dan Bendungan Lempake di Samarinda (0,67 juta m3). 

"Untuk dukungan kebutuhan air baku untuk pengembangan IKN, kami telah merencanakan pembangunan delapan infrastruktur yang menjadi sumber pengambilan air baku," kata Anang. 

Kedelapan infrastruktur sumber air baku yang masuk dalam rencana tersebut yakni Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Pasar Utara dengan volume 10,6 juta m3, Bendungan Samboja II (5,09 juta m3), Intake Loa Kulu Sungai Mahakam, Bendungan Lambakan di Kabupaten Paser (633,89 juta m3), Bendungan Beruas Kabupaten Kutai Kartanegara (55,4 juta m3), Bendungan Safiak Kabupaten Kutai Kartanegara (22,65 juta m3), Bendungan Batu Lepek Kabupaten Kutai Kartanegara (108,13 juta m3), dan Bendungan ITCHI Kabupaten Penajam Paser Utara (657 juta m3). 

Turut hadir dalam tinjauan tersebut antara lain Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian; Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR, Ni Made Sumiarsih; Direktur Sungai dan Pantai, Jarot Widyoko; Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Manggas Rudy Siahaan; Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII, Budiamin; Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, Samarinda Anang Muchlis; dan Kepala Biro Komunikasi Publik PUPR, Endra S. Atmawidjaja.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar