Komnas HAM: Hukuman Mati Koruptor Tak Selesaikan Persoalan

  Selasa, 10 Desember 2019   Dhika Alam Noor
Ilustrasi Hukuman Mati (Shutterstock)

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut, hukuman mati bagi koruptor tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik.  

"Kami sejak awal, Komnas HAM tidak bersepakat dengan hukuman mati. Kami tidak akan berubah. Kehidupan itu adalah HAM yang absolut," ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik di Stasiun Bunderan HI, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Komnas HAM, kata Ahmad Taufan, tidak mendengar argumentasi praktikal, maupun alasan substansial soal hukuman mati itu. Lebih jauh, dianggapnya ini menjauhkan dari peradaban kemanusiaan yang lebih manusiawi.

"Karena memberikan hukuman mati kepada mereka, itu tidak akan menyelesaikan persoalan," kata dia.

Untuk itu, diperlukan perubahan regulasi. Meski perubahan regulasi itu menjadi tantangan tersendiri bagi pembuat pembuat perundang-undangan di Indonesia.

"Kami menginginkan sistem hukum kita secara bertahap meninggalkan hukuman mati itu. Termasuk pada koruptor," ucap Damanik.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa aturan hukuman mati untuk koruptor bisa saja diterapkan jika memang ada kehendak yang kuat dari masyarakat.

Penerapan hukuman mati dapat diatur sebagai salah satu sanksi pemidanaan dalam Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melalui mekanisme revisi di DPR.

"Itu yang pertama kehendak masyarakat, kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU pidana tipikor, itu (bisa) dimasukkan," imbuhnya, usai menghadiri pentas drama 'Prestasi Tanpa Korupsi' di SMK 57, Jakarta, Senin kemarin (9/12/2019).

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar