Yamaha

RAPBD DKI 2020 Disahkan, Ini Rinciannya

  Rabu, 11 Desember 2019   Aprilia Rahapit
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi usai menandatangani pengesahan RAPBD Tahun 2020 (Ayojakarta.com/Farsya Adilah Kamalia)

MENTENG, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta akhirnya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 senilai Rp 87.956.148.476.363,00.

RAPBD tersebut disahkan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dalam Rapat Paripurna, yang disetujui seluruh anggota dewan yang disaksikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.  

"Saya ingin menanyakan kepada seluruh rapat paripurna dewan yang terhormat, apakah raperda tentang APBD provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dapat berdiri?" tanya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, di Rapat Paripurna, Rabu (11/12/2019).


Sebelum diketok, anggota Badan Anggaran Ahmad Yani menjelaskan rincian anggaran yang sudah ditetapkan, di mana dari total Rp 87.956.148.476.363,00 masing-masing dirincikan pendapatan daerah senilai Rp 82.195.994.476.363,00, dan dari belanja daerah senilai Rp 79.610.435.317.743,00 dengan defisit sebesar Rp 2.585.559.158.620,00.

Adapun pembiayaan daerah senilai Rp 2.585.559.158.620,00 dengan rincian dari Penerimaan Pembiayaan Rp 5.760.154.000.000,00 dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran yang tidak terserap pada 2019 senilai Rp 5.500.000.000.000,00 dan Penerimaan Pinjaman Daerah senilai Rp 260.154.000.000,00.

Sementara itu, dari Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp 8.345.713.158.620,00 dengan rincian penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp 7.812.063.158.620,00, Pembayaran Pokok Utang senilai Rp 33.650.000.000,00 dan Pemberian Pinjaman Daerah Rp 500.000.000.000,00.

"Penyusunan RAPBD tahun anggaran 2020 diatur di dalam Pasal 104 dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah," kata Ahmad.
 

 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar