Yamaha

Kejati DKI Segera Limpahkan Berkas Kasus Komplotan Makelar Pajak ke Pengadilan

  Jumat, 13 Desember 2019   Widya Victoria
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta, Siswanto

JAKARTA SELATAN, AYOJAKARTA.COM -- Penyidik Dirjen Pajak telah merampungkan proses penyidikan berkas kasus penyelewengan pajak, yang ditaksir menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 737 juta.

 

Hasil-hasil penyidikan dari Dirjen Pajak itu sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hal ini dikonfirmasi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta, Siswanto.

“Menyusul diserahkannya barang bukti dan tersangka IS oleh penyidik Dirjen Pajak, secepatnya Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara itu ke pengadilan,” ujar Siswanto kepada wartawan di kantor Kejati DKI Jakarta,  Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019).

Siswanto menegaskan, JPU Kejati DKI Jakarta telah memeriksa berkas itu dan dinyatakan lengkap (P21).

Penyidikan terhadap kasus ini dilakukan oleh Tim Penyidik Pajak Direktorat Penegakan Hukum bekerjasama dengan Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat III dan Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

Ketiga tim gabungan ini berhasil membongkar kasus penyelewengan kasus penyelewengan pajak di wilayah Jakarta, Bandung dan Bogor. Pelakunya bermoduskan komplotan penerbit faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, atas nama tersangka AS (tersangka dengan berkas terpisah).

Sedangkan tersangka IS sehari-harinya membantu  mengurus pekerjaan beberapa perusahaan. Ia diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan modus sales faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) untuk 14 perusahaan.

Tersangka IS diduga dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) kliennya atas nama PT SJ, PT JS dan PT KM dengan cara membeli dan mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sehingga pembayaran ke negara berkurang.

Perbuatan tersangka ini dilakukan dalam kurun waktu sejak masa Januari tahun 2015 sampai Desember 2017. Perbuatan IS ini diprediksi telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 737 juta.

IS disangkakan telah melanggar pasal 39A huruf a junto pasal 43 ayat 1 UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU 16/2009.

“Saat ini tersangka dan barang buktinya langsung diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan,” ujar Siswanto.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar