Yamaha

Tagih Pajak, Petugas Menyisir Area Parkir Gedung

  Kamis, 19 Desember 2019   Editor
Petugas SBPRD bersama UP PKB dan BBNKB Jakut dan Kepulauan Seribu melakukan penagihan pajak door to door (utara.jakarta.go.id)

TANJUNG PRIOK, AYOJAKARTA.COM -- Petugas gabungan dari Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) bersama Unit Pelaksana Pajak Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (UP PKB dan BBNKB) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu melakukan penagihan door to door di kantor pemerintahan.

Kepala UP PKB dan BBNKB Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Robert Lumbuan Tobing menjelaskan, pihaknya tengah gencar penagihan door to door ke sejumlah pusat perbelanjaan dan apartemen. Sebagai upaya meningkatkan realisasi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan.

''Kita melakukan ke parkiran gedung pemerintahan. Ini sebagai bukti kami tidak tebang pilih,'' katanya, Kamis (19/12/2019).

Dilanjutkan Robert, penagihan door to door dikenakan terhadap seluruh kendaraan roda empat mulai dari kendaraan pribadi ASN, tamu hingga kendaraan dinas operasional. Hasilnya, sebanyak 26 kendaraan roda empat terjaring penagihan door to door dan ditempeli stiker atau diberikan surat tagihan.

Menurutnya, tunggakan pajak masing-masing kendaraan bervariasi mulai dari yang selama enam tahun belum melunasi hingga baru lewat satu bulan. Total potensi pendapatan dari sebanyak 26 kendaraan yang terjaring mencapai Rp 126 juta.

''Kita juga menyediakan layanan mobil samsat keliling bagi wajib pajak yang ingin melunasi,'' kata Robert.

Kepala SBPRD Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Yati Rochyati menambahkan, kegiatan penagihan door to door sudah berkordinasi dengan Pemkot Jakut. Bahkan secara personal Wali Kota Jakut Sigit Wijatmoko meminta pemilik kendaraan yang belum melunasi pajak dilaporkan kepadanya.

''Semua yang terjaring ini akan kita laporkan. Nanti akan diumumkan saat apel oleh pak wali,'' bebernya.  

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar