Yamaha

Mengukur Maslahat Mudarat Pemilihan Presiden

  Minggu, 22 Desember 2019   Editor
Ilustrasi

Dewasa ini mencuat perdebatan di ranah publik mengenai mekanisme pemilihan presiden, apakah tetap dipilih langsung oleh rakyat atau melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR RI).

Usulan mengenai pemilihan presiden melalui MPR RI sendiri muncul tatkala sejumlah pimpinan MPR RI mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) pada 27 November yang lalu.

Pada kesempatan itu disampaikan bahwa usulan tersebut merupakan hasil musyawarah para alim ulama NU yang digelar di Cirebon 2012 silam yang memandang bahwa pemilihan presiden secara langsung memiliki banyak dampak negatifnya.

Tidak dimungkiri bahwa proses berdemokrasi yang dijalani oleh bangsa Indonesia saat ini masih berada pada tahap yang belum paripurna, periode transisi demokrasi.

Lepasnya Indonesia dari cengkeraman kekuasaan orde baru selama kurang lebih tiga dekade tidak serta-merta menjadikan Indonesia memasuki alam demokrasi yang substansial.

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya pemilihan presiden menjadi realitas politik yang dapat menjelaskan argumentasi tersebut. Presiden dan wakil presiden memang dipilih langsung oleh rakyat sebagai ejawantah prinsip daulat rakyat dalam berdemokrasi, namun menyisakan sejumlah persoalan krusial yang membawa banyak kemudaratan bagi bangsa.

Persoalan krusial yang dimaksudkan di sini adalah dampak sosial dan ekonomis yang ditimbulkan dari Pemilu langsung oleh rakyat. Sepanjang 21 tahun pasca reformasi, pemilihan umum presiden secara langsung oleh rakyat sudah digelar sebanyak empat kali, yakni 2004, 2009, 2014, dan terakhir April 2019 yang lalu. Secara konsepsional memang mekanisme Pemilu melalui rakyat ini sejalan dengan prinsip demokrasi, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun demikian, resultansi dari implementasinya belum dapat dikatakan memuaskan atau mencapai esensi dari demokrasi itu sendiri, yakni stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat.

Demokrasi yang dijalankan masih terjebak sebagai alat, bukan berfokus pada tujuan.

Hajatan memilih presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat telah menghadapkan rakyat pada kondisi saling berhadap-hadapan secara langsung dalam memenuhi hak politiknya. Hal ini disebabkan karena perbedaan pandangan politik yang tajam dan fanatisme terhadap pilihan politik dalam Pemilu.

Hal ini secara lugas dapat kita lihat pada fenomena Pilpres yang digelar pada 2014 silam. Masyarakat begitu terkooptasi dalam mendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, dua kontestan pada Pilpres pada waktu itu.

Tak heran ada istilah konotatif yang saling disematkan antarpendukung calon, “cebong” untuk mereka yang mendukung Jokowi, dan “kampret” untuk mereka yang menyokong Prabowo. Adu fisik dan ujaran kebencian antarpendukung dan simpatisan juga merupakan potret sehari-hari yang terjadi di masyarakat jelang Pemilu.

Tak berhenti hanya di situ, dampak negatif juga hadir pada level ekonomi Pemilu itu sendiri. Pemilihan langsung oleh rakyat menimbulkan ongkos politik (high cost) yang tinggi bagi para kandidat.

Sebagai gambaran, seorang warga negara yang hendak maju dalam Pilpres setidaknya harus mengeluarkan Rp. 7 triliun untuk pencalonan. Ongkos tersebut digunakan untuk membiayai pengadaan perangkat kampanye baik cetak maupun elektronik dan logistik Pemilu lainnya. Pada level kontestasi lain yakni Pilkada sebagai perbandingan, seorang calon bupati/walikota sedikitnya harus mengeluarkan dana Rp 30 Miliar untuk mengongkosi proses kandidasi.

Persoalan bukan hanya sekedar pada angka-angka yang memberatkan para kandidat, tapi efek derivatif dari tingginya biaya politik tersebut. Tak jarang para calon terpilih tersangkut perkara korupsi setelah menjabat demi mengembalikan biaya politik yang dikeluarkan selama Pemilu.

Dalam konteks Pilkada yang dihelat sejak 2005 misalnya, sedikitnya sudah 300 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Pada level sosial kemasyarakatan, rakyat yang menjadi pemilih rentan dijadikan objek politik uang (money politic).

Kondisi ini sungguh memprihatinkan karena demokrasi seyogianya menjadi sarana dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan sebaliknya.
Berbagai dampak negatif dalam proses pemilihan langsung oleh rakyat tidaklah dimaksudkan untuk menyudutkan atau mengkambinghitamkan mekanisme yang sudah ditempuh selama dua dekade reformasi. Persoalannya terletak pada milieu (lingkungan) dalam praktik berdemokrasi yang mana dalam tahapan transisi demokrasi; infastruktur politik, suprastruktur politik, termasuk rakyat sebagai elemen paling mendasar dalam demokrasi, belum berada pada kondisi yang ideal.

Situasi inilah yang menyebabkan mengapa praktik pemilihan langsung oleh rakyat belum optimal dalam menguatkan demokrasi, justru bersifat kontraproduktif.

Sebagai studi komparatif, hambatan berdemokrasi dalam tahapan transisi demokrasi dapat dilihat pada perubahan sosial politik yang terjadi di negara-negara Eropa Timur pada dekade 1980-an, semisal Polandia, Hungaria, dan Cekoslowakia.

Kondisi yang sama terjadi di Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet pada 1990. Setelah sekian lama dibebat oleh cara pandang komunis dan otoritarianisme penguasa, rakyat Eropa Timur dan Rusia akhirnya memiliki konstitusi baru yang mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 
Konstitusi yang digagas oleh pemerintahan baru tersebut pada akhirnya memberikan dilema tersendiri bagi masyarakat. Pertama, sistem yang baru belum siap menampung aspirasi rakyat. Kedua, sebagian rakyat sendiri belum siap untuk menerima konsep baru atau perubahan yang ada. Kondisi ini dijelaskan Richard D. Anderson Jr sebagai “masih berlakunya cara-cara lama” dan adanya tawar-menawar dalam transisi demokrasi (Anderson: 2001).

Dalam konteks Indonesia, praktik berdemokrasi melalui Pemilu secara langsung yang membawa banyak kekurangan juga disebabkan karena sistem politik yang belum kuat serta masyarakat yang belum sepenuhnya siap dalam menjalankan mekanisme tersebut.

Usulan para kiai NU yang muncul pada Musyawarah Alim Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Kempek Cirebon tujuh tahun silam ini terasa rasional apabila merujuk pada fakta empirik serta dasar pemikiran di atas, terlebih lagi ada basis legitimasi yang jelas, yakni landasan idiil Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila disebutkan bahwa kerakyatan dapat diejawantahkan melalui instrumen permusyawaratan dan perwakilan.

Oleh karenanya, pemilihan presiden melalui MPR yang notabene merupakan pilihan dan representasi rakyat menemukan relevansinya. Konsepsi representasi atau perwakilan di sini dapat menjadi alternatif solusi atas mahalnya ongkos Pemilu para kandidat serta potensi terjadinya konflik horizontal di masyarakat.
Resistensi sebagian kalangan masyarakat terkait wacana Pemilihan Presiden melalui MPR yang khawatir akan terjadi kemunduran seperti periode pra-reformasi sejujurnya dapat dimafhumi.

Argumentasi bahwa pembenahan secara struktural dan kultural pada proses Pemilihan Presiden secara langsung juga sah-sah saja sebagai bentuk kemerdekaan berpendapat di era demokrasi. Hanya saja jika berbicara pembenahan, maka dibutuhkan waktu yang tidak singkat, sementara di sisi lain kita tidak bisa berkompromi dengan berbagai dampak negatif yang terus bergulir dalam proses pemilihan langsung tersebut.

Mekanisme Pemilihan Presiden melalui MPR RI dapat menjadi semacam rational choice untuk mengatasi kendala yang ada. Mekanisme ini juga berpotensi mendukung tercapainya maximum social gain bagi masyarakat, yakni stabilitas politik, kesejahteraan sosial, serta kedaulatan politik rakyat tanpa memperdebatkan antara sistem langsung ataupun perwakilan.

Ke depan, jika wacana ini benar-benar hendak direalisasikan, maka prosesnya tak mudah karena harus diusulkan secara tertulis oleh sedikitnya sepertiga anggota MPR RI seperti yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945. Langkah ini juga akan memunculkan konsekuensi lanjutan yakni amandemen UUD NRI  1945.


Boy Anugerah
Alumnus Magister Ketahanan Nasional UI; Mahasiswa Pascasarjana di School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia; Tenaga Ahli di DPR RI

 

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar