Yamaha

Anies Kelamaan Jomblo, Mahasiswa Ini Layangkan Gugatan ke MK

  Sabtu, 18 Januari 2020   Aldi Gultom
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Ayojakarta.com/Aprilia Rahapit)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Geram karena Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sampai hari ini belum juga didampingi Wakil Gubernur, seorang mahasiswa melayangkan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahasiswa itu bernama Michael (20). Mahasiswa jurusan hukum dari Universitas Tarumanegara itu menggugat pasal 176 UU 10/2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

AYO BACA : 16 Bulan Kursi Wagub Kosong karena Permainan Politik PKS dan Gerindra

Dalam gugatannya, ia menyampaikan proses pemilihan Wagub sudah berjalan sejak 1 tahun 8 bulan lalu, tapi belum juga rampung. Proses pemilihan itu diatur dalam pasal 176 UU 1/2014.

"Wakil gubernur DKI telah kosong sejak 27 Agustus 2018 atau selama 1 tahun 8 bulan. Padahal pemilihan umum presiden dan wakil presiden hanya memakan waktu dari 23 September 2018-13 April 2019 atau hanya 7 bulan," ujar Michael dalam gugatannya yang diterima MK, dikutip Suara.com, Sabtu (18/1/2030).

AYO BACA : Riza Patria Klaim Sudah Dipilih Jadi Cawagub DKI

Ia menegaskan, akibat lambannya pemilihan Wagub di DPRD maka banyak warga Jakarta termasuk dirinya yang dirugikan. Contoh kasus adalah penanganan banjir yang dinilai lamban karena ketiadaan Wagub. Selain itu, sejak Sandiaga Uno mundur dari Wagub pada Agustus 2018, penyerapan anggaran DKI tak mencapai target.

"Hal ini merupakan kerugian konstitusional yang tidak hanya dialami oleh pemohon, namun juga seluruh DKI Jakarta," jelasnya.

Karena itu, ia meminta agar pemilihan Wagub tak lagi dilakukan oleh DPRD. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus turun tangan dengan menggelar Pemilu untuk memilih pejabat "DKI-2".

"Meminta MK mengabulkan permohonan seluruhnya. Untuk mengefesiensi waktu, pemohon berharap agar penunjukan wakil gubernur dilakukan dengan mekanisme pemilu," tegasnya.

AYO BACA : PKS Bantah Batalkan Pencalonan Syaikhu untuk Cawagub

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar