Habib Aboe: Kejagung Harus Follow The Money Kasus Jiwasraya

  Selasa, 21 Januari 2020   Widya Victoria
Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsyi (Dok pribadi @2020)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Persoalan gagal bayar klaim Jiwasraya bukan pekerjaan mudah untuk Jaksa Muda Pidana Khusus dan Jaksa Agung. Namun demikian, perkara ini harus dihadapi. 

Begitu dikatakan anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Senin (20/1/2020). 

Aboebakar mengingatkan, megaskandal Jiwasraya menyangkut nama bangsa dan negara. Sebab, nasabah Jiwasraya bukan hanya Warga Negara Indonesia, tapi ada 437 warga negara Korea Selatan yang diduga mengalami kerugian hingga Rp572 miliar. 

"Ini menyangkut kepercayaan dunia internasional terhadap iklim investasi dan keuangan di Indonesia," tegas Aboebakar yang juga ketua Mahkamah Kehormatan Dewan. 

Ia mengapresiasi kerja cepat dari kejaksaan yang mencekal 13 orang keluar negeri terkait kasus Jiwasraya, lima di antaranya sudah ditahan. Menurut Aboebakar, upaya ini menunjukkan keseriusan Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus Jiwasraya. 

Lebih lanjut Aboebakar menerangkan, dalam penanganan kasus korupsi biasanya dilakukan dua pola, yaitu follow the money dan tracking the decicion maker*. 

"Merunut siapa saja yang menjadi decicion maker atau pengambil kebijakan adalah untuk mencari siapa saja yang harus bertanggung jawab. Apakah hal ini sudah dilakukan pada kasus jiwasraya ? ada berapa pihak yang harus bertanggung jawab atas persoalan ini ? siapa saja mereka?" cecar Aboebakar. 

Kemudian tak kalah pentingnya, menurut Aboebakar, adalah follow the money untuk mengetahui aliran uang tersebut. 

*Ke kantong-kantong siapa saja dana Jiwasraya ini berlabuh. Apakah hal ini sudah dilakukan? ke mana saja aliran dana Jiwasraya?" katanya lagi. 

Aboebakar menekankan, hal lain yang paling penting untuk kejaksaan bukan sekadar menahan atau mempidanakan orang, namun membongkar modus ini sampai ke akarnya agar menjadi pembelajaran di masa mendatang. 

Lebih penting lagi, menurut dia, Kejaksaan Agung harus mampu menyelamatkan keuangan negara. Karenanya, aset-aset para tersangka ini perlu disita. 

"Tentunya penyitaan juga perlu dilakukan saat pengembangan kasus, siapapun yang menerima aliran dana dari Jiwasraya langsung bekukan asetnya, siapa saja para pengambil kebijakan yang terkait kasus ini juga langsung bekukan asetnya atau langsung lakukan penyitaan. Dengan demikian kita harapkan uang negara akan segera banyak diselamatkan," tegas politisi yang akrab disapa habib ini. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar