Pemilik Klinik Stem Cell Ilegal di Senayan Ikut Terciduk dalam Penggerebekan Kemarin

  Selasa, 21 Januari 2020   Aldi Gultom
Ilustrasi penelitian stem cell. (Tirto.id/Getty Images/iStockphoto)

JAKARTA SELATAN, AYOJAKARTA.COM -- Polda Metro Jaya menciduk 10 orang saat menggerebek klinik suntik stem cell ilegal, De'Eleriz Beauty & Health Center, kemarin (Senin, 20/1/2020). 

"Yang diamankan adalah yang punya klinik dan para pegawainya," kata Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Ahmad Fanani, saat dikonfirmasi, Selasa (21/1/2020).

Dalam penggerebekan di Rukan Permata Senayan, Jalan Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, kemarin, polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk alat suntik dan serum. 

Fanani menyebut, serum yang digunakan oleh klinik kecantikan tersebut tidak memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan RI.

"Klinik tersebut membuat pasien-pasiennya cantik dengan serum, di mana serumnya tidak memiliki izin edar dari Kemenkes RI. Biaya (serum) lumayan ya, sekitar Rp 5-10 juta," jelas Fanani.

Fanani menambahkan, hingga saat ini, polisi masih menyelidiki praktik klinik kecantikan tersebut.

Pada 11 Januari lalu, Polda Metro Jaya juga menggerebek sebuah klinik kecantikan yang melakukan suntik stem cell secara ilegal di Kemang, Jakarta Selatan. Polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut, yakni YW (46), LJ (47) dan OH.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 204 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan stem cell atau sel punca masih dalam penelitian berbasis pelayanan dan belum dapat diperjualbelikan secara legal.

“Yang dapat dijualbelikan adalah pengolahannya. Cell-nya belum dapat diperjualbelikan karena masih penelitian berbasis pelayanan,” kata Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Tri Hesti Widyastoeti Marwotosoeko, Jumat (17/1/2020).

Secara regulasi, dia menambahkan, kebijakan stem cell sudah dibuat Kemenkes. Antara lain Peraturan Menteri Kesehatan 48/2012 tentang Bank Sel Punca Darah Tali Pusat, Peraturan Menteri Kesehatan 50/2012 tentang Penyelenggaraan Pengolahan Sel Punca Untuk Aplikasi Klinis, Peraturan Menteri Kesehatan 62/2013 tentang Penyelenggaraan Bank Jaringan dan atau Sel, dan Peraturan Menteri Kesehatan 32/2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca dan atau Sel.

Menurut Hesti, pelayanan sel punca dan jaringan di Indonesia masih bermasalah yakni kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat mengenai alternatif pengobatan untuk penyakit degeneratif dan genetik.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar