PKS Keras Menolak Omnibus Law Cilaka, Jika Cabut Kewajiban Halal

  Rabu, 22 Januari 2020   Widya Victoria
Hidayat Nur Wahid


JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak dengan keras RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) apabila benar omnibus bill tersebut akan mencabut kwajiban profuk halal yang diatur UU 33/2014 tentqang Jaminan Produk Halal. 

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, M. Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/1/2020). 

Berdasarkan pemberitaan sejumlah media massa dan draft RUU tersebut yang sudah beredar di masyarakat, disebutkan adanya ketentuan penutup yang mencabut sejumlah Pasal dalam UU JPH, yakni Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 44.

"Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur, di antaranya, mengenai kewajiban sertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, dan permohonan sertifikat halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal beserta dokumen yang dipersyaratkan,” kata HNW. 

HNW, yang juga anggota Komisi VIII DPR memahami bahwa draft RUU Cilaka yang beredar di masyarakat memang belum resmi berasal dari pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh main-main dengan menganulir ketentuan peraturan perundan-undangangan yang berlaku apalagi terkait dengan urusan kehalalan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, yang mayoritasnya muslim. 

Sedangkan di Amerika Serikat, Jepang, Thailand yang mayoritasnya non muslim saja sangat menghormati hak konsumen muslim untuk mendapatkan produk halal. Apalagi semua partai, DPR dan pemerintah sudah sepakat dengan kewajiban produk halal tersebut, dan menjadikannya sebagai UU JPH. 

"Jadi, seharusnya pemerintah lebih baik laksanakan UU JPH itu, dan jangan malah mau menghilangkan esensinya,” tegas HNW.

HNW mengatakan, Fraksi PKS di DPR memang masih menunggu omnibus bill RUU Cilaka secaraa resmi diserahkan oleh pemerintah, Namun diharapkan omnibus law RUU Cilaka nanti tidak bermuatan ketentuan yang bertentangan dengan UU JPH, karena akan hanya menghadirkan kegaduhan.

"Kami FPKS akan perjuangkan maksimal aspirasi rakyat yang menolak RUU yg akan hapuskan kewajiban cantumkan sertifikasi halal itu," tambahnya. 

Lebih lanjut, HNW  mengingatkan bahwa munculnya kembali isu jaminan produk halal ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk menjalankan lebih serius amanat dalam UU JPH bahwa setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal terhitung lima tahun sejak UU JPH tersebut disahkan, yang deadline-nya sudah habis pada Oktober 2019 lalu. 

“Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Produk Halal seharusnya segera memenuhi kewajiban dalam UU JPH tersebut,” tukasnya.

HNW juga mengatakan bahwa isu yang berkaitan dengan kewajiban produk berlabel halal ini merupakan salah satu dari sejumlah isu yg mendapat perhatian publik, yang perlu terus dikawal bersama.

 “Selain mengenai kewajiban produk berlabel halal ini yang perlu kita awasi, ada pula kasus-kasus besar lainnya seperti Kasus Jiwasraya, Kasus Asabri, hingga Kasus dugaan korupsi yang menimpa Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Jangan sampai perhatian masyarakat teralihkan atau luput dari kasus-kasus besar tersebut,” pungkas HNW.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar