Mensesneg: Tidak Ada Surat Revitalisasi Monas dari Pemprov DKI

  Selasa, 28 Januari 2020   Aldi Gultom
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno (Setneg.go.id)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, meluruskan soal surat izin revitalisasi Kawasan Monumen Nasional (Monas). 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta, Mensesneg adalah Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka

Ditegaskan Pratikno, Kemensetneg belum menerima surat pengajuan revitalisasi dari Pemprov DKI Jakarta. Yang baru diterima pihaknya adalah izin pelaksanaan kompetisi Formula E.

"Rencana Formula E itu sudah kami bahas, tapi terus terang memang kaitannya dengan proyek revitalisasi Monas itu kami tidak menerima surat," ujar Pratikno di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/1).

Kemarin, Pratikno sempat mengatakan, Kemensetneg telah menerima surat permohonan izin revitalisasi Monas dari Sekretaris Daerah DKI Jakarta. Namun, Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka belum memberi izin dengan alasan masih pembahasan.

Jika mengikuti Keppres 25/1995, pembangunan di kawasan Monas memerlukan persetujuan Komisi Pengarah Pembangunan terkait perencanaan dan pembiayaan yang dikerjakan Badan Pelaksana (Pemprov DKI).

AYO BACA : Mensesneg Perintahkan Revitalisasi Monas Dihentikan

Kemensetneg sudah menyampaikan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bahwa ada proses yang tidak dipenuhi dalam proses revitalisasi. 

"Tentu saja kalau sudah ada surat, kami akan mengundang rapat secepatnya. Sambil menunggu surat, kami juga mengundang beberapa pihak," ujar Pratikno.

Kemensetneg mengundang para pakar lingkungan dan kebudayaan untuk membahas revitalisasi tersebut agar prosesnya tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

"Jadi masing-masing pihak sudah melakukan telaah. LHK sudah melakukan telaah, yang jadi anggota Komisi Pengarah, kemudian Kemenhub, PUPR juga melakukan telaah," ujar Pratikno.

Sesuai Keppres 25/1995, Komisi Pengarah terdiri dari Menteri Negara Sekretaris Negara (Ketua merangkap anggota), Menteri Pekerjaan Umum (Anggota), Menteri Negara Lingkungan Hidup (Anggota), Menteri Perhubungan (Anggota), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Anggota), Menteri Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi (Anggota) dan Gubernur DKI Jakarta (Sekretaris merangkap anggota). 

Sedangkan Badan Pelaksana  Pembangunan Kawasan Medan Merdeka dipimpin oleh Gubernur selaku Ketua Badan Pelaksana, dan mendayagunakan aparatur Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara fungsional. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar