100 Hari Jokowi-Maruf, Evaluasi GIAD: Kemunduran Demokrasi, KPK Dikebiri Hingga Intoleran Berlanjut

  Minggu, 02 Februari 2020   Aldi Gultom
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Instagram @kyai_marufamin)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Tepat 28 Januari 2020, pemerintahan Jokowi- Maruf Amin telah memasuki 100 hari kerja. 

Seperti diketahui masa jabatan presiden saat ini merupakan periode yang kedua. 

Selama 100 hari usia pemerintahan Jokowi-Maruf, Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) mencatat beberapa peristiwa penting yang terjadi untuk dikritisi. Sebut saja soal pemberlakuan UU KPK hasil revisi, skandal Jiwasraya, ASABRI, masuknya RUU Omnibus Law dalam Prolegnas, isu amandemen GBHN, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR, serta sistem Pilkada kembali tertutup.

Hal ini dipaparkan GIAD dalam diskusi yang digelar di kantor DEEP Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2020).

Aktivis yang tergabung dalam GIAD antara lain Alwan Ola Riantoby (Kornas JPPR), Arif Susanto (Exposit Strategic), Arif Susanto (Exposit Strategic), Badi’ul Hadi (Seknas Fitra), Kaka Suminta (KIPP Indonesia), Ajeng Kusumaningrum (Aktivis Demokrasi), Yusfitriadi (DEEP Indonesia), Ray Rangkuti (LIMA Indonesia), Jeirry Sumampow (TePI Indonesia), Lucius Karus (Formappi), dan Farida Laela (Alinea).

Dalam proses diskusi itu, GIAD menyoroti secara khusus pemberantasan korupsi, penegakan HAM, dan juga penguatan demokrasi. Ada beberapa catatan penting GIAD sebagai bahan evaluasi apakah masa depan pemerintahan Jokowi- Makruf Amin ini menunjukan trend positif atau sebaliknya. 

Pertama, GIAD menyebut demokrasi Indonesia telah mengalami kemunduran signifikan. 

"Ironisnya, institusi negara dengan pemerintahan di dalamnya adalah kontributor utama kemunduran tersebut. demokrasi telah dikorupsi," papar GIAD melalui siaran pers yang diterima Ayojakarta.

GIAD juga menyoroti revisi UU KPK yang diterbitkan di penghujung pemerintah Jokowi periode pertama. Mereka menyebut, ada persekongkolan antara pemerintah dengan DPR untuk memperlemah KPK, terutama melalui revisi UU KPK dan pemilihan komisionernya.

Pelemahan KPK ini dinilai GIAD telah memberi pukulan telak pemberantasan korupsi. 

"Perubahan yang konon dimaksudkan untuk mempermudah investasi pun tidak terbukti," kritik GIAD. 

Demikian juga kebebasan sipil, GIAD menyebut berada dalam ancaman serius. Hal ini terlihat dari sejumlah penangkapan dan intimidasi yang dialami para aktivis. 

"Protes massa dihadapi dengan kekerasan, kritik dihadapi dengan ancaman pemidanaan, dan gerakan mahasiswa dirundung dengan penggembosan. Inilah salah satu titik nadir kebebasan sipil dua dekade terakhir," papar GIAD.

Evaluasi lain intoleransi berlanjut selama pemerintahan Jokowi-Maruf. Alih-alih memiliki itikad politik untuk mengatasinya, GIAD berpendapat, sejumlah kekuatan politik justru mengeksploitasinya dan negara tampak abai karena mereka malah menikmatinya.

Keenam, pengabaian hak asasi berlangsung terang benderang. Menurut GIAD, pemerintah tidak saja gagal memberi penghormatan dan perlindungan memadai terhadap HAM, mereka bahkan menjadi salah satu aktor pelanggar HAM lewat ancaman kebebasan sipil. 

"Dengan situasi tersebut, kita membutuhkan suatu perubahan besar dalam pemerintahan. Kekuasaan yang terlalu besar dan memusat di sektor-sektor politik dan ekonomi melahirkan oligarkisme, yang kian sulit untuk ditaklukkan," terang GIAD. 

Selain revolusi mental dalam ruang-ruang kekuasaan, menurut GIAD, penguatan civil society menjadi kemendesakan bersama revitalisasi peran media massa. 

"Sementara partai-partai politik menjadi bagian pembusukan demokrasi, perlu kekuatan penyeimbang yang dapat memberi energi perubahan menuju konsolidasi demokrasi," tutup GIAD.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar